NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori
NETRAL
× NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved

News

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

    Pemprov Sulsel Raih WTP dari BPK RI, Andi Sudirman: Bukti Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

  • Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan (KPH Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Rabu (3/6/2026).

    Koalisi Pemerhati Hukum Sulsel Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

  • Wakil Wali Kota Parepare, H. Hermanto, menjadi salah satu narasumber dalam sesi Success Story pada Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Wawali Hermanto jadi Narasumber di Raker APEKSI Komwil VI Kendari

Pemerintahan

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

    Pemprov Sulsel Raih WTP dari BPK RI, Andi Sudirman: Bukti Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

  • 2d1621a1 0e26 4717 987c d43564f37f60

    Ketua TP PKK Makassar Ingatkan Pentingnya Perlindungan Anak di Dunia Digital

  • Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan (KPH Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Rabu (3/6/2026).

    Koalisi Pemerhati Hukum Sulsel Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

Politik

  • a2f8a374 9182 43e0 b067 1f1a1b90ba8d

    Golkar Makassar Kedatangan Kader Muda Baru

  • 97b063d7 9119 448b aeff 9d924753ea70

    Haris Yasin Limpo Lanjut Pimpin Kosgoro Sulsel, Usung Dua Program Strategis

  • 6e4f1b22 544a 4429 bb9e 2336d0651e40

    Appi Tekankan Soliditas Partai, Golkar Makassar Mulai Susun Kekuatan Hadapi Pemilu 2029

Olahraga

  • IMG 9125

    Berikut Daftar Resmi Pemain Timnas Spanyol, Lamine Yamal Tidak Pakai Nomor Punggung 10

  • IMG 9026

    Alvarez Ingin ke Barcelona, Tapi Atletico Madrid Keras Kepala, Tolak Semua Tawaran di Bawah €150 Juta

  • d011b22b ef86 48cf bbee fa422318e413

    Dari Ratusan Peserta, 36 Pemain Muda asal Polman Curi Perhatian Pemandu Bakat PSM Makassar

Category Archives: Hukrim

Update, aktual, ciri khas penyediaan informasi dari Netral.co.id. kebaikan belum tentu benar dari kacamata hukum

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengaku prihatin atas penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nasir Djamil: OTT Wamenaker Noel Seperti Gol Bunuh Diri Pemerintah

  • Nasional, Hukrim, News
  • Kamis, 21 Agustus 2025 - 14:23

Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengaku prihatin atas penangkapan Wakil Menteri […]

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa permintaan amnesti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kepada Presiden Prabowo Subianto tidak masuk akal. Hal ini disampaikan menyusul penetapan Noel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

OTT Wamenaker Noel Bongkar Dugaan Rente Sertifikasi K3 di Kemnaker

  • Nasional, Hukrim, News
  • Kamis, 21 Agustus 2025 - 14:14

Jakarta, Netral.co.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel terjaring operasi tangkap […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8/2025), untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji.

KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut, Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik

  • Hukrim
  • Sabtu, 16 Agustus 2025 - 10:10

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil […]

Kuasa Hukum Pelapor, Hasan, SH.

PN Selayar Didesak Segera Tahan Terdakwa Awiluddin Atas Kasus Pemalsuan Surat

  • Hukrim
  • Selasa, 12 Agustus 2025 - 18:51

Selayar, Netral.co.id – Kuasa Hukum Hasan, SH, mendesak Pengadilan Negeri Selayar untuk segera melakukan penahanan […]

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari hasil penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8/2025).

KPK Dalami Dugaan Suap Kuota Haji: Jejak Uang dari Travel ke Pejabat Kemenaga

  • Nasional, Hukrim, News
  • Selasa, 12 Agustus 2025 - 13:48

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap yang dilakukan agen travel kepada […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pasal dalam draf Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangannya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, lembaganya telah menerima informasi adanya pengecualian pasal-pasal upaya paksa yang berkaitan langsung dengan lex specialis Undang-Undang KPK.

Kuota Haji Jadi Lahan Bancakan: KPK Cegah Eks Menteri Agama dan Dua Pihak Lain ke Luar Negeri

  • Nasional, Hukrim
  • Selasa, 12 Agustus 2025 - 11:25

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri untuk […]

Dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp12,3 miliar mencoreng citra lembaga legislatif daerah dan memicu kemarahan publik. Kasus ini mengungkap masih suburnya praktik penyalahgunaan wewenang dalam politik anggaran di NTB.

Korupsi Dana Pokir Rp12,3 Miliar di DPRD NTB: Tamparan Keras untuk Demokrasi Daerah

  • News, Hukrim
  • Senin, 11 Agustus 2025 - 14:03

Makassar, Netral.co.id – Dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, tepat setelah yang bersangkutan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8/2025).

OTT Bupati Abdul Azis di Momentum Rakernas NasDem di Makassar

  • News, Hukrim, Peristiwa
  • Jumat, 8 Agustus 2025 - 13:41

Makassar, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, tepat setelah yang bersangkutan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8/2025).

Hadiri Rakernas NasDem di Makassar, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap KPK

  • Hukrim, Nasional, News
  • Jumat, 8 Agustus 2025 - 13:22

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8/2025) terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji.

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

  • Nasional, Hukrim, News
  • Kamis, 7 Agustus 2025 - 11:30

Jajarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas […]

IMG 20250805 WA0148 copy 640x446

Bapas Watampone dan Pemkab Sidrap Matangkan Penerapan Pidana Kerja Sosial 2026

  • Hukrim
  • Selasa, 5 Agustus 2025 - 16:36

Sidrap, Netral.co.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone menggelar rapat koordinasi teknis dengan Pemerintah […]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bireuen menuntut terdakwa Hanisah, yang dijuluki *Ratu Narkoba asal Aceh, dengan pidana penjara selama 10 tahun dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari hasil kejahatan narkotika.

Jaksa Tuntut “Ratu Narkoba” Aceh 10 Tahun Penjara dalam Kasus TPPU

  • Hukrim, News, Peristiwa
  • Selasa, 5 Agustus 2025 - 06:09

Bireuen, Netral.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bireuen menuntut terdakwa Hanisah, yang […]

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti putusan pengadilan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam perkara korupsi impor gula. Dalam perbincangannya bersama Novel Baswedan.

Mahfud MD Kritik Vonis Tom Lembong: Tak Ada Niat Jahat, Mengapa Dihukum

  • Nasional, Hukrim, News
  • Sabtu, 26 Juli 2025 - 18:44

Jakarta, Netral.co.id – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti putusan pengadilan […]

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.116 narapidana melalui surat yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat konsultasi, Salah satu penerima amnesti tersebut adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Vonis Hasto Kristiyanto Jadi Ujian Integritas Hakim Tipikor: Eks Penyidik KPK Soroti Akar Masalah Harun Masiku

  • Nasional, Hukrim, News
  • Jumat, 25 Juli 2025 - 09:21

Jakarta, Netral.co.id – Menjelang pembacaan vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam kasus […]

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terlihat meninggalkan Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada Jumat (1/8/2025) pagi. Ia muncul mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam sebelum masuk ke mobil hitam pada pukul 09.04 WIB dan meninggalkan lokasi.

Vonis Hasto Diumumkan Besok, KPK Ingatkan Proses 5 Tahun Jangan Sia-Sia

  • Nasional, Hukrim, News
  • Jumat, 25 Juli 2025 - 08:19

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak […]

IMG 20250723 WA0053 copy 640x440

KPK Independen Akui Direkam Saat Pukul Meja di SDN 35 Dompu

  • Hukrim, News, Pendidikan
  • Kamis, 24 Juli 2025 - 11:14

Dompu, Netral.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK) Independen, Nur […]

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop berbasis ChromeOS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) senilai Rp9,3 triliun.

Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbudristek: Penyidik Kejagung Dalami Peran Nadiem, Soroti Investasi Google di Gojek

  • Nasional, Hukrim, Pemerintahan
  • Rabu, 23 Juli 2025 - 08:18

Jakarta, Netral.co.id – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus menyelidiki […]

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Drs. H Rifaid M.Pd.

Dikpora H Rifaid Segera Tindak Tegas KPK Independen di Dompu

  • Hukrim, News, Pendidikan
  • Selasa, 22 Juli 2025 - 10:58

Dompu, Netral.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Drs. H Rifaid M.Pd segera […]

IMG 20250721 WA0215 copy 480x484

Meresahkan, KPK Independen Ancam Kepala SDN 35 Dompu

  • Hukrim, Pendidikan, Peristiwa
  • Senin, 21 Juli 2025 - 21:14

Dompu, Netral.co.id – Kepala SDN 35 Dompu, Fitriani, S.Pd mengaku diancam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Fokus penyelidikan kini mengarah pada mantan Menteri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Kejagung: Rencana Pengadaan Chromebook Sudah Dibahas Sebelum Nadiem Dilantik Jadi Menteri

  • Nasional, Hukrim, News
  • Rabu, 16 Juli 2025 - 09:11

Jakarta, Netral.co.id – Kejaksaan Agung mengungkap bahwa rencana pengadaan laptop berbasis ChromeOS di Kementerian Pendidikan, […]

Load More

Pendidikan

  • 7bd91688 328a 4df3 8d52 718b8f43fbbb

    Siapa Allegra Jade? Putri Makassar yang Mencuri Perhatian di Harvard University

  • bf59fee9 06b2 4999 bef9 6c3d8e2097ae

    Selain Masa Jabatan 5 Tahun, AD/ART Baru IKA Unhas Dorong Pemilihan Langsung Ketum

  • Wacana Presiden Prabowo Subianto mewajibkan pembelajaran Bahasa Perancis di sekolah menuai sorotan di parlemen. Komisi X DPR mempertanyakan arah dan kesiapan kebijakan tersebut, mengingat sebelumnya pemerintah juga sempat menggulirkan rencana menjadikan Bahasa Portugis sebagai prioritas pembelajaran nasional.

    Bahasa Asing Jadi Agenda Politik Pendidikan, DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah

Terpopuler

  • 01

    Dipastikan Puasa Gelar Musim Ini, Pelatih Real Madrid Ungkap Alasan Kalah dari Barcelona

  • 02

    Bupati Uji Nurdin Tinjau Cekdam Balang Sikuyu, Pengerukan Siap Dilakukan

  • 03

    Wanita Asal Toraja Utara Ditemukan Tewas di Kamar Kos Makassar, Begini Kronologinya

  • 04

    PKL Ditertibkan, Netizen Ramai Dukung Appi: “Wali Kota Terbaik”

  • 05

    Resmi, Berikut Klasemen Akhir Liga Inggris Musim 2025/2026

  • 06

    Daftar Nama-nama Pelajar asal Sidrap Raih Juara di Olimpiade Sains Makassar

  • 07

    Breaking News: PSM Makassar Resmi Bertahan di Kasta Teratas Liga Indonesia

  • 08

    Kabar Gembira Bagi Suporter PSM Makassar, Juku Eja Tak Jadi Degradasi Berkat Persebaya

  • 09

    Awalnya Sudah Mau Pensiun, Tapi Setelah Masuk Barcelona, Kiper yang “Hobi Merokok” Ini Justru Raih 5 Piala

  • 10

    Merasa Difitnah, Eks Dirut PDAM Makassar Lapor Polda Sulsel

Terkini

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
    Pemprov Sulsel Raih WTP dari BPK RI, Andi Sudirman: Bukti Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
  • 2d1621a1 0e26 4717 987c d43564f37f60
    Ketua TP PKK Makassar Ingatkan Pentingnya Perlindungan Anak di Dunia Digital
  • Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan (KPH Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Rabu (3/6/2026).
    Koalisi Pemerhati Hukum Sulsel Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar
  • 3f89d8a9 f714 495e 8a17 bf32bc3cdf26
    10 Kandidat Berebut 5 Kursi Pimpinan Baznas Makassar, Appi Pastikan Seleksi Transparan
  • c18e0ead cfaa 478a 857a 1d5f072c4d1b
    PKK Kecamatan Tallo Perkuat Literasi Digital Ibu Muda di Tengah Arus Informasi
  • Wakil Wali Kota Parepare, H. Hermanto, menjadi salah satu narasumber dalam sesi Success Story pada Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
    Wawali Hermanto jadi Narasumber di Raker APEKSI Komwil VI Kendari
  • Beranda
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved