Makassar, Netral.co.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel, Heriwawan, dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Sulsel 2026 di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (11/9/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat mencermati adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp170,5 miliar atau 1,59 persen. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat struktural, salah satunya akibat perubahan kebijakan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada kabupaten/kota.

“Fraksi Partai Demokrat menyadari adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp170,5 miliar atau 1,59 persen, terutama akibat penurunan PAD yang bersifat struktural,” ujar Heriwawan.

Menurutnya, upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengimbangi kondisi tersebut melalui peningkatan komponen pendapatan lainnya serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) perlu terus diperkuat.

Fraksi Demokrat juga mendorong Pemprov Sulsel untuk memperluas sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, perluasan basis wajib pajak, digitalisasi pembayaran, serta integrasi data antar-SKPD dan pemerintah kabupaten/kota.

Potensi pendapatan dari pemanfaatan aset daerah, ruang milik jalan, hingga jaringan utilitas juga dinilai masih dapat dioptimalkan. Hal tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel.

Di sisi belanja, Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap komposisi belanja pegawai yang masih cukup besar. Pemerintah daerah didorong melakukan efisiensi belanja barang dan jasa, sekaligus memastikan belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel mendukung kebijakan belanja yang tetap memprioritaskan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk jalan tani yang sangat dibutuhkan masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Heriwawan.

Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar penyesuaian anggaran pada sejumlah urusan tidak mengganggu pencapaian target pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Terkait penggunaan SiLPA, Fraksi Demokrat menyetujui pemanfaatan sebesar Rp208,2 miliar untuk menutup defisit anggaran. Namun, pemerintah diharapkan terus memperkuat sumber penerimaan agar ketergantungan terhadap SiLPA dapat dikurangi pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat mendorong penguatan kerja sama dengan pihak ketiga dan sektor swasta, disertai pengawasan yang baik terhadap kerja sama daerah. Fraksi juga meminta pemerintah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait formula pembagian hasil pajak, DAU, dan DAK yang sesuai dengan karakteris