Makassar, Netral.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam upacara tersebut, Fatmawati menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia.

“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah atau rumusan normatif dalam Pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun cita-cita Indonesia,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga : Fatmawati Rusdi Cetak Sejarah sebagai Wagub Perempuan Pertama Sulsel

“Keberagaman bukan alasan untuk terpecah, justru menjadi kekuatan pemersatu. Pancasila adalah rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga dan menguatkan ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk globalisasi, ekstremisme, intoleransi, dan disinformasi digital.

“Pancasila harus menjadi pedoman dalam pendidikan, pemerintahan, ekonomi, hingga dunia digital. Nilai-nilainya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dihafal,” tegasnya.

Fatmawati menyebut, penguatan ideologi Pancasila merupakan bagian dari agenda prioritas nasional Asta Cita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sebuah visi untuk membangun bangsa yang tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga kokoh secara moral dan adil secara sosial.

Baca Juga : Fatmawati Rusdi Dorong Bank Sulselbar Lakukan Berbagai Terobosan

“Kita ingin Indonesia dihormati dunia bukan semata karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budi pekertinya. Itulah semangat Pancasila,” tutupnya.

Upacara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulsel, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, mahasiswa, dan elemen masyarakat.