Netral.co.id, – Menurut Dame Wendy Hall, seorang profesor ilmu komputer yang mengkhususkan diri dalam AI dari University of Southampton, AI atau kecerdasan buatan memiliki potensi mengancam demokrasi di banyak negara, terutama yang akan menyelenggarakan pemilihan umum.

Hal ini dikemukakan olehnya dalam acara televisi Beth Rigby Interviews. Dame Wendy juga merupakan anggota Dewan AI Britania Raya, sebuah komite independen yang memberikan saran kepada pemerintah dan memainkan peran penting dalam ekosistem AI.

Dame Wendy mengungkapkan bahwa perhatian khusus harus diberikan pada kemampuan AI untuk merusak demokrasi, daripada hanya memperhatikan ancaman eksistensial lain yang ditimbulkan oleh teknologi.

Ia juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap proyek Neuralink yang dimiliki oleh Elon Musk, karena dapat memunculkan sejumlah masalah etika.

Lebih lanjut, Dame Wendy melihat potensi pertumbuhan disinformasi dan deepfake (pemalsuan citra) yang dipicu oleh kemajuan AI. Dengan akses yang mudah terhadap perangkat lunak AI melalui internet, semakin sulit untuk mendeteksi kebenaran suatu video, foto, atau tulisan.

Walaupun ancaman AI terhadap eksistensi manusia dalam ratusan tahun ke depan bukanlah masalah utama saat ini, dalam konteks pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 di beberapa negara, penting bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan bantuan dalam memperoleh informasi melalui internet.

“Bahkan masih banyak orang awam yang perlu dibantu dalam menyaring informasi dari internet,” kata Wendy diseperti dikutip dari Skynews, Rabu 21 Juni 2023.

Baca Juga : Mendagri KPU dan DPR Sepakati Pemilu 2024 Secara Proporsional Terbuka

Wendy kemudian mencatat bahwa klaim bahwa AI memiliki kekuatan untuk “membunuh banyak manusia” dalam waktu dua tahun adalah reaksi yang berlebihan. Menurutnya, risiko AI belum mendekati tingkat tersebut.

Namun, manusia harus tetap berusaha menjaga agar AI tetap berada di bawah kendali mereka dan tidak menjadi tuan atas teknologi. Hal ini menjadi dasar untuk pembentukan peraturan dan kebijakan.

Wendy ingin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global AI yang akan diadakan di Inggris pada bulan Oktober mendatang fokus pada kasus deepfake, yakni manipulasi gambar atau video yang melibatkan penyalinan penampilan seseorang.

Ia juga menekankan pentingnya teknologi untuk mendeteksi deepfake dan disinformasi lainnya serta memastikan bahwa sumber informasi tersebut dapat dipercaya.

Selain deepfake, Wendy juga menunjukkan beberapa ancaman lain yang dapat menjadi sulit dikendalikan dalam beberapa generasi mendatang, seperti ancaman nuklir atau perang biologi-kimia.

Kemungkinan bagi mesin AI untuk mengembangkan obat-obatan yang mematikan juga menjadi perhatian. Dame Wendy juga mengkritik kegagalan industri medis dalam mengawasi obat berbahaya seperti Talidomid.

Terlepas dari ancaman yang ada, AI dapat meningkatkan pengambilan keputusan politisi dengan membantu mereka menyederhanakan informasi menjadi lebih terarah.

Baca Juga : KPU dan Bawaslu Akui Panitia Ad Hoc Jadi Problem Pemilu Serentak 2024

Menurut Wendy, hal ini akan meningkatkan kualitas pembicaraan politisi yang sering kali didasarkan pada hal-hal yang mereka tidak sepenuhnya pahami.

Hal ini terkait dengan kemampuan AI generatif untuk merangkum dokumen dengan cepat.

Dame Wendy juga membahas kontroversi seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Siber di Inggris. RUU tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak dan menargetkan pelaku hoaks dan tindakan ilegal lainnya.

Namun, langkah ini mendapat kritik karena pemerintah dan pihak berwenang akan memiliki akses ke informasi perpesanan pribadi.

Perusahaan teknologi juga mengungkapkan tuntutan pemerintah untuk menyediakan “pintu belakang” ke pesan pribadi, yang dapat melemahkan perlindungan terhadap penjahat siber.

Oleh karena itu, Dame Wendy ingin perusahaan teknologi bertanggung jawab atas dampak negatif yang mungkin timbul dan dapat melacak asal-usul informasi tanpa mengganggu privasi pengguna.

Masalah lain muncul dalam konteks kebebasan berpendapat. Sulit bagi perusahaan atau pemerintah untuk memutuskan apa yang boleh atau tidak boleh dikatakan oleh masyarakat melalui internet.

Selain itu, terdapat juga perdebatan seputar Neuralink, yang bertujuan untuk menghubungkan otak manusia dengan komputer. Meskipun teknologi ini sangat berguna bagi penyandang disabilitas, kemampuannya untuk membaca gelombang otak pengguna juga menimbulkan masalah privasi.