Netral.co.id, Jakarta, – Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil untuk mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia bisa dianggap sebagai makar, demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Dia menuntut Muhammad Adil untuk mempertanggung jawabkan perkataan yang menghina dan mengancam negara tersebut.

M Adil melontarkan ancaman itu saat mengecam Kementerian Keuangan yang dia sebut diisi oleh iblis dan setan. Pernyataannya itu didasari kegeraman soal rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) minyak yang dianggapnya tidak adil, karena dia menganggap pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.

“Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan bapak. Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ‘ancaman’ menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar,” kata Sahroni kepada wartawan, Minggu 11 desember 2022.

Menurut Sahroni persoalan tentang DBH bisa diselesaikan dengan cara lebih baik tanpa ancaman, melalui adu data secara transparan.

“Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan Bapak Bupati kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Orang Miskin Keluarkan Rp246 Ribu Perbulan Demi Rokok

Baca Juga: Program Transmigrasi Torehkan Prestasi Sukses Jadikan 2 Desa di Papua Selatan Jadi Desa Mandiri