Jakarta, Netral.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menolak berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam aksinya, mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Jenderal Lapangan aksi, Bagas Wisnu, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi rakyat.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi persoalan yang kami angkat dalam aksi ini,” ujar Bagas pada Senin (17/2/2025).

Ia menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak direspons, aksi lanjutan akan dilakukan dengan skala lebih besar dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Aksi serupa akan terus berlanjut di seluruh Indonesia jika tidak ada tanggapan. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil. Hidup Rakyat Sipil! Hidup Rakyat Indonesia!” tegasnya dalam orasi.

Lima Tuntutan Utama Aksi “Indonesia Gelap”

Aksi “Indonesia Gelap”, yang diinisiasi oleh BEM se-Indonesia, menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam demonstrasi ini, mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama, yakni:

Mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, yang dinilai merugikan sektor publik.

Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak efektif dalam implementasinya.

Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang mengizinkan perguruan tinggi mengelola izin tambang, demi menjaga independensi akademik.

Meminta pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi.

Menuntut konsistensi pemerintah dalam pembuatan dan penerapan kebijakan, agar berbasis riset dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak transparan dan tidak berbasis riset ilmiah.

Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah, gelombang aksi lanjutan diperkirakan akan semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia.