Makassar, Netral.co.id – 28 Oktober 2026 | Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda harus menjadi refleksi bersama mengenai sejauh mana pemerintah menghadirkan ruang produktivitas bagi generasi muda. Persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang membuka kesempatan kerja, mendorong investasi, memperkuat partisipasi, dan memberikan ruang bagi pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pengurus DPD KNPI Sulawesi Selatan, Nurcholist, menilai tantangan kepemudaan hari ini tidak cukup dijawab melalui kegiatan seremonial. Generasi muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi, menciptakan peluang ekonomi, dan mengambil peran dalam pembangunan.

“Sumpah Pemuda bukan hanya tentang bagaimana kita mengingat sejarah persatuan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan bersama. Pemuda membutuhkan ruang produktivitas, kesempatan kerja, akses terhadap investasi, serta kepercayaan untuk terlibat dalam pembangunan. Jangan sampai kita terus berbicara tentang potensi generasi muda, tetapi belum cukup menyediakan ruang bagi mereka untuk membuktikan potensinya,” ujar Nurcholist.

Menurut Nurcholist, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperkuat strategi untuk menarik investasi produktif, terutama di wilayah yang konektivitasnya semakin baik berkat pembangunan dan perbaikan jalan provinsi.

Pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, penguatan usaha lokal, serta kemudahan bagi dunia usaha untuk berinvestasi. Dengan demikian, konektivitas yang dibangun pemerintah dapat membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja, termasuk dari kalangan pemuda.

“Jalan yang sudah diperbaiki harus menjadi jalan menuju produktivitas ekonomi. Kita perlu mendorong investasi agar konektivitas tersebut diikuti tumbuhnya industri, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, dan usaha-usaha produktif lainnya. Jangan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, tetapi juga hubungkan potensi pemuda dengan kesempatan kerja dan peluang usaha,” tegasnya.

Nurcholist juga mendorong agar Indeks Pembangunan Pemuda dijadikan salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah. Indikator tersebut harus mampu menggambarkan perkembangan kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta dimensi lain yang menentukan kualitas hidup generasi muda.

“Indeks Pembangunan Pemuda tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Kita perlu melihat dampaknya terhadap kehidupan nyata. Apakah pemuda semakin mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah mereka memiliki kesempatan mengembangkan usaha? Apakah ruang partisipasi dan kepemimpinan semakin terbuka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi dasar evaluasi kebijakan kepemudaan,” ungkapnya.

Ia menilai, penguatan pembangunan pemuda membutuhkan koordinasi lintas sektor agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Organisasi kepemudaan perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih dekat dengan kebutuhan generasi muda.

Selain kesempatan kerja dan investasi, Nurcholist menyoroti pentingnya evaluasi terhadap keseimbangan alokasi anggaran olahraga dan anggaran pembangunan kepemudaan.

Menurutnya, olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan generasi muda, tetapi ruang lingkup pembangunan pemuda juga mencakup kewirausahaan, kepemimpinan, literasi, inovasi, pengembangan kapasitas organisasi, serta partisipasi sosial.

“Kita tidak sedang mempertentangkan olahraga dengan kepemudaan. Keduanya penting dan saling melengkapi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran pembangunan pemuda juga memberi ruang yang memadai bagi pengembangan kapasitas, kewirausahaan, kepemimpinan, dan produktivitas generasi muda. Kebijakan anggaran harus dilihat dari kebutuhan, jangkauan manfaat, dan dampak yang dihasilkan,” katanya.

Ia menambahkan, keberpihakan terhadap pemuda seharusnya dapat diukur melalui program yang memberi kesempatan nyata kepada mereka untuk berkembang, bekerja, berinovasi, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Bagi Nurcholist, refleksi Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk menempatkan generasi muda sebagai mitra strategis pembangunan Sulawesi Selatan.

Pemuda tidak cukup hadir sebagai peserta kegiatan atau penerima manfaat program pemerintah. Mereka perlu mendapatkan ruang untuk mengembangkan gagasan, membangun usaha, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan solusi atas persoalan sosial dan ekonomi di daerahnya.

“Semangat Sumpah Pemuda harus kita hidupkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan, bukan sekadar imbauan. Ukuran keberhasilan pembangunan pemuda adalah ketika semakin banyak anak muda mampu bekerja, berusaha, berinovasi, memimpin, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita membutuhkan ruang produktivitas yang nyata, bukan hanya ruang seremoni,” tutup Nurcholist.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan Sulawesi Selatan turut ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun ekosistem yang mendukung produktivitas generasi muda. Lapangan kerja, investasi, pembangunan infrastruktur yang berdampak ekonomi, penguatan Indeks Pembangunan Pemuda, serta anggaran kepemudaan yang tepat sasaran perlu berjalan dalam satu arah pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Pengurus DPD KNPI Sulawesi Selatan, Nurcholist