Netral.co.id – Menghormati Bupati Dompu bukan berarti semua orang harus diam. Begitu pula mengkritik pemerintah bukan berarti seseorang sedang memusuhi pemerintah.

Di antara dua kutub itulah demokrasi daerah seharusnya bekerja.

Bupati adalah kepala daerah yang patut dihormati. Tetapi penghormatan tidak boleh berubah menjadi budaya memuji tanpa koreksi. Sebaliknya, kritik kepada pemerintah juga tidak semestinya berubah menjadi cacian, makian, atau serangan terhadap pribadi.

Anak muda Dompu perlu mengambil posisi yang lebih dewasa: menjadi bagian dari pengawasan sekaligus solusi.

Menyampaikan kritik adalah hak. Namun kritik yang memiliki nilai bukan sekadar suara keras. Kritik Berbasis data, argumentasi teratur, dan keberanian menawarkan jalan keluar.

Karena itu, menggunakan nama baik Bupati untuk kepentingan pribadi adalah perkara yang berbeda dengan memberikan dukungan terhadap pemerintahan. Begitu pula kedekatan dengan kekuasaan tidak seharusnya menjadi tiket untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Dompu terlalu besar jika masa depannya hanya dibicarakan dari kepentingan siapa mendapat apa- siapa memiliki apa hari ini.

Pertanyaan yang lebih penting justru sederhana: Dompu hendak menjadi apa dua puluh tahun lagi?

Apakah anak-anak Dompu akan memiliki pendidikan yang lebih baik? Apakah mereka memiliki lapangan kerja yang layak? Apakah sumber daya alam dikelola untuk memperkuat ekonomi masyarakat? Apakah pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan sektor lainnya memiliki arah pembangunan yang jelas?

Atau kita akan terus sibuk memperdebatkan proyek hari ini sambil kehilangan kesempatan mempersiapkan generasi esok?

Inilah alasan mengapa pemuda tidak boleh hanya muncul ketika ada kepentingan pragmatis.

Mahasiswa tidak semestinya baru bersuara ketika ada momentum, gerakan reaktif atas insiden (kesenjangan). Organisasi kepemudaan tidak boleh hanya hidup ketika ada kegiatan seremonial. Masyarakat pun tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan.

Edelman dan Barros mengurai problem gerakan kelompok-kelompok yang bersuara Agraria, namun apa yang diurai Edelman dan Barros berlaku pada hampir semua usaha yang berjenis gerakan. Gerakan sesungguhnya ialah gerakan yang dibangun melalui koherensi data dan kecerdasan, bukan gerakan reaktif atas insiden tertentu.

Mereka harus menjadi bagian dari proses.

Pemerintah membutuhkan kritik. Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan gagasan. Pemuda membutuhkan tempat untuk menguji pemikirannya. Kampus membutuhkan ruang untuk membawa pengetahuan ke tengah persoalan masyarakat.

Karena itu, forum diskusi publik, seminar, kajian kebijakan, dan ruang dialog harus kembali menjadi bagian dari kehidupan demokrasi Dompu.

Jangan sampai daerah memiliki banyak orang pintar, tetapi miskin percakapan tentang masa depan.

Jangan pula kita memiliki banyak pejabat, tetapi sedikit gagasan tentang ke mana daerah ini hendak diarahkan.

Dompu membutuhkan cetak biru pembangunan jangka panjang. Bukan sekadar daftar program tahunan, tetapi gambaran yang jelas tentang manusia seperti apa yang ingin dibentuk dan daerah seperti apa yang hendak diwariskan.

Di titik inilah anak muda harus berhenti menjadi penonton.

Anak muda harus bertanya. Pemerintah harus menjawab. Masyarakat harus mengawasi. Akademisi harus memberikan kajian. Dunia usaha harus ikut membangun. Dan seluruh elemen daerah harus memiliki ruang untuk menyampaikan gagasannya.

Namun, kritik juga memiliki etika.

Ruang publik tidak boleh dipenuhi cacian dan makian yang kemudian dianggap sebagai keberanian. Kebebasan berbicara memang penting, tetapi kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan menghasilkan kebisingan.

Kita membutuhkan kritik yang mampu membedah persoalan, bukan sekadar mempermalukan seseorang.

Kita membutuhkan perdebatan yang melahirkan solusi, bukan pertengkaran yang menyisakan permusuhan.

Begitu pula pemerintah perlu memahami bahwa tidak semua kritik adalah ancaman. Ada kritik yang lahir dari kepedulian. Ada pertanyaan yang muncul karena masyarakat ingin mengetahui bagaimana uang publik dikelola. Ada kegelisahan anak muda karena mereka ingin masa depan daerahnya lebih baik.

Mendengar kritik bukan berarti pemerintah lemah.

Justru pemerintah yang mampu mendengar, menjelaskan, dan memperbaiki kebijakan menunjukkan bahwa ruang publik masih berfungsi.

Penghargaan juga perlu diberikan kepada anak-anak muda Dompu yang berprestasi. Mereka yang membawa nama daerah di tingkat daerah, nasional, hingga internasional tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian.

Apresiasi terhadap prestasi bukan sekadar seremoni. Ia merupakan pesan kepada generasi muda bahwa daerah menghargai ilmu, kerja keras, kreativitas, dan kontribusi.

Pada akhirnya, pembangunan Dompu tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memuji pemerintah.

Ia juga tidak akan selesai hanya dengan seberapa keras orang mengkritik pemerintah.

Ukuran sebenarnya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat.

Apakah jalan menjadi lebih baik? Apakah pendidikan semakin berkualitas? Apakah pelayanan publik semakin mudah? Apakah ekonomi masyarakat tumbuh? Apakah anak muda memiliki ruang untuk berkembang? Apakah sumber daya daerah dikelola dengan visi yang panjang?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya memenuhi ruang publik Dompu.

Sebab Dompu bukan milik pemerintah semata.

Dompu bukan pula milik kelompok tertentu, organisasi tertentu, atau mereka yang memiliki akses paling dekat dengan kekuasaan.

Dompu adalah rumah bersama.

Maka rumah ini jangan dibangun dengan tepuk tangan. Jangan pula dirusak dengan cacian.

Bangunlah dengan gagasan, kritik, kerja, transparansi, dan keberanian untuk memikirkan masa depan.

Sebab yang kita pertaruhkan bukan hanya Dompu hari ini.

Yang jauh lebih penting adalah Dompu yang akan diwariskan kepada anak-anak kita dua puluh tahun dari sekarang.