Netral.co.id – Bupati Sinjai Ratnawati Arif resmi bergabung dengan Partai Gerindra setelah dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Sinjai. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Ilham Ari Fauzi AU, menegaskan Ratnawati bukan merupakan kader PPP sehingga tidak ada sanksi yang diberikan.
Menurut Ilham, Ratnawati memang diusung PPP bersama Gerindra pada Pilkada Sinjai. Namun, sejak awal Ratnawati tidak pernah tercatat sebagai kader maupun mengenakan atribut resmi PPP.
“Beliau memang diusung oleh PPP dan Gerindra. Namun, beliau memang belum pernah memakai jaket PPP dan tidak terdaftar sebagai kader. Jadi, beliau bukan keluar dari PPP,” ujar Ilham saat ditemui di Hotel Melia Makassar, Jumat (7/8).
Ilham menilai keputusan seorang kepala daerah bergabung dengan partai politik tertentu merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, setelah menjabat sebagai kepala daerah, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.
“Kalau seperti itu saya rasa lumrah, sangat lumrah. Mengingat banyak pertimbangan, apalagi kalau yang bersangkutan sudah menjadi kepala daerah. Artinya, bukan hanya kepentingan partai yang dibawa, tetapi juga kepentingan daerah yang dipimpinnya,” katanya.
Meski mengakui ada rasa kehilangan terhadap figur yang pernah diusung PPP, Ilham memastikan hubungan baik dengan Ratnawati tetap terjalin. Komunikasi dan silaturahmi, kata dia, juga tetap berjalan dengan baik.
Ia juga menepis anggapan bahwa bergabungnya Ratnawati ke Gerindra akan melemahkan kekuatan PPP di Kabupaten Sinjai. Menurutnya, PPP masih memiliki tiga kursi di DPRD Sinjai, termasuk posisi pimpinan komisi, sehingga kekuatan partai tetap terjaga.
Selain itu, Ilham menyebut komunikasi dengan keluarga Ratnawati juga tetap baik. Putra Ratnawati, Achmad Fauzan Guntur, hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2024–2029 dari Fraksi PPP.
“Beliau tetap menjadi anggota dewan dari PPP dan tetap berkontribusi untuk PPP. Tidak ada sanksi, karena PPP ini bukan sekadar partai, tetapi juga satu keluarga. Intinya, selama dia bisa bekerja untuk partai, kita tidak melihat siapa orang tuanya atau siapa saudaranya,” tutup Ilham.

Comment