Netral.co.id – Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Mizar Roem, mengusulkan pembangunan jalan tani dimasukkan dalam skema program Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai 2027.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Jawaban Gubernur Sulsel atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Sulsel, Rabu (1/7/2026).

Mizar yang juga merupakan Koordinator Badan Anggaran (Banggar) ini menilai program multiyears yang selama ini dijalankan Pemerintah Provinsi Sulsel telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Namun, menurutnya, sektor pertanian juga perlu memperoleh perhatian melalui pembangunan infrastruktur jalan tani secara berkelanjutan.

“Kalau sudah ada Multi Years jalanan, Multi Years irigasi, bahkan saya dengar ada Multi Years penanganan perumahan kumuh, maka kami dari DPRD menyalurkan aspirasi masyarakat, boleh tidak pertanian juga masuk dalam program multiyears jalan tani,” ujar Mizar.

Ia menegaskan mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian sehingga peningkatan infrastruktur pertanian dinilai akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Ekonomi pemerintah akan terlihat baik jika ekonomi masyarakat tumbuh. Sementara masyarakat kita mayoritas adalah petani. Kalau ekonomi petani tumbuh, maka ekonomi daerah juga akan ikut bertumbuh,” katanya.

Menurut Mizar, usulan tersebut merupakan aspirasi yang banyak disampaikan kelompok tani dan masyarakat di berbagai daerah.

Ia juga menilai kepemimpinan Gubernur Sulsel pada periode sebelumnya telah menunjukkan perhatian besar terhadap pembangunan desa dan sektor pertanian.

Selain mengusulkan pembangunan jalan tani masuk dalam program Multi Years, Mizar mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan dokumen perencanaan tahun anggaran 2027.

Hal itu mengingat proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah memasuki tahap pembahasan.

“Saya mungkin tidak membahas 2024, 2025, atau 2026, tapi saya membahas 2027. Karena sekarang sudah bulan Juli, berarti sudah masuk tahapan KUA-PPAS. Mohon Pak Gubernur mengingatkan OPD dan TAPD agar dokumen diberikan kepada DPRD secepat mungkin, jangan sampai tiba masa pembahasan baru disampaikan,” tegasnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua Dufriadi Arif dan Fauzi Andi Wawo.

Hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Mizar berharap usulan pembangunan jalan tani melalui skema multiyears dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulsel dalam penyusunan program prioritas 2027 sebagai upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan.