Makassar, Netral.co.id – Proses Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) tahap kedua berlangsung semakin ketat dengan pengawasan langsung dari empat perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sebanyak 34 peserta mengikuti tahapan ini untuk memperebutkan posisi strategis di berbagai kabupaten.

Sebelumnya, para peserta telah melewati seleksi awal yang dilakukan oleh pihak independen dari Fakultas Psikologi UNM. Selanjutnya, DPP mengambil alih proses melalui mekanisme fit and proper test yang lebih mendalam.

DPP Dalami Komitmen dan Kesiapan

Dalam tahap ini, peserta diminta memaparkan komitmen program serta rancangan kepengurusan. DPP kemudian mendalami kesiapan tersebut, termasuk kemampuan membangun struktur organisasi hingga ke level terbawah.

“Agenda hari ini adalah uji kelayakan dan kompetensi tahap kedua. Jadi, setelah tahap pertama yang dilakukan oleh pihak ketiga, Fakultas Psikologi UNM, ini langsung semacam fit and proper test dari DPP,” ujar ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Basamalah, Rabu (29/4)

Ia menambahkan, peserta telah dibekali template yang menjadi dasar penilaian.

“Mereka sudah dikasih template soal komitmen, mulai dari program yang akan ditawarkan sampai dengan draf pengurus. Itulah yang kemudian didalami dan dieksplorasi oleh DPP,” jelasnya.

Adapun empat tokoh DPP yang terlibat langsung dalam pengujian ini yakni Abduh (Gus Abduh) – anggota dpr ri komisi III, Lalu Hadriani Irfani – anggota dpr ri – komisi X, Daniel Johan – anggota dpr ri komisi 4 dan Dita Indah Sari

Lalu Hadrian, Gus Abdu, Daniel Johan, serta Dita Indasari.

34 Peserta Rebut 18 Kabupaten

Sementara itu, sebanyak 34 calon bersaing untuk mengisi posisi di 18 kabupaten. Namun, dari total 24 kabupaten, masih terdapat enam daerah yang belum memiliki peserta, yaitu Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Palopo, Luwu Timur, dan Soppeng.

“Terkait daerah yang belum ada pesertanya, nanti akan dirapatkan di tingkat DPW untuk menentukan siapa yang disepakati,” lanjutnya.

Target Cepat, Siap Diganti

Hasil UKK tahap kedua ini selanjutnya akan dibawa ke rapat DPP untuk menentukan kandidat yang paling siap bekerja.

“Langkah selanjutnya, hasil ini akan dibawa ke DPP untuk dirapatkan guna menentukan siapa yang dianggap paling siap atau running well,” ujarnya.

Selain itu, waktu yang tersedia tergolong singkat. Pelantikan dijadwalkan pada Juli, sementara seluruh infrastruktur organisasi harus rampung pada Desember.

“Tidak ada lagi waktu istirahat. Jika tidak memenuhi komitmen, ada konsekuensi bahwa mereka akan diganti,” tegasnya.