Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menginisiasi kegiatan penanaman mangrove serentak sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pesisir dan penguatan Ekonomi Biru.

Kegiatan berlangsung sejak 26 Agustus hingga 3 September 2025 di empat kabupaten, yakni Pulau Sabangko, Desa Mattirobambang, Liukang Tuppabiring (Kabupaten Pangkep), Kelurahan Watang Suppa (Kabupaten Pinrang), Desa Tonra, Kecamatan Libureng (Kabupaten Bone), dan Desa Pallengu, Kecamatan Bangkala (Kabupaten Jeneponto).

Pada kegiatan ini, sebanyak 35.602 bibit mangrove ditanam di setiap kabupaten, sehingga total penanaman mencapai 142 ribu lebih bibit mangrove.

Penanaman dilakukan dengan memberdayakan masyarakat pesisir dan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten, Cabang Dinas Kelautan, serta aparat desa setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. M. Ilyas, ST., M.Sc, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

“Mangrove tidak hanya melindungi pesisir dari abrasi, tetapi juga menjadi ekosistem penting yang menopang sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya, Sabtu, 6 September 2025.

Ia menambahkan, gerakan ini bukan sekadar menanam pohon, melainkan menanam masa depan. Bibit yang ditanam merepresentasikan komitmen jangka panjang pemerintah dalam memperkuat rehabilitasi kawasan dan memperluas sektor Ekonomi Biru.

“Mangrove adalah benteng alami yang melindungi pesisir dari abrasi, sekaligus ekosistem yang menopang perikanan dan kehidupan masyarakat. Ini bagian dari upaya rehabilitasi kawasan sekaligus mendukung perluasan wilayah Ekonomi Biru,” ucapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Provinsi Sulsel, Marhamah, ST., M.Si, mengungkapkan kegiatan ini direncanakan mencakup tujuh kabupaten, meski saat ini baru terlaksana di empat wilayah.

Marhamah menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove, karena keberhasilan program ini ditentukan oleh keterlibatan warga secara berkesinambungan.

“Targetnya, seluruh lokasi bisa segera terealisasi agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Kami berharap masyarakat terus terlibat aktif karena keberlanjutan ekosistem mangrove bergantung pada kepedulian bersama,” tegasnya.

Selain melindungi pantai, mangrove juga membuka peluang baru bagi masyarakat. Sejumlah desa telah mulai mengembangkan ekowisata berbasis mangrove dan pemanfaatan hasil hutan mangrove secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kawasan rehabilitasi tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga bernilai ekonomi.

Bagi warga pesisir, menanam mangrove adalah tradisi sekaligus kesadaran ekologis.
“Kalau tidak ada mangrove, ikan semakin sedikit, laut cepat rusak. Jadi ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk anak-anak nanti,” ujar seorang warga setempat.

Gerakan ini menjadi simbol kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pesisir Sulawesi Selatan di kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.

Dengan setiap bibit yang ditanam, tersimpan harapan akan laut dan pantai yang lestari serta mampu menyejahterakan generasi mendatang.