Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus pada program-program prioritas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan meski terjadi pengurangan belanja daerah, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program strategis seperti pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau tetap diprioritaskan.

Selain itu, Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan juga dijamin tetap berjalan.

“Pengurangan belanja tidak mengurangi fokus Pemkot pada 10 program prioritas. Kami menajamkan program agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” kata Munafri dalam rapat paripurna virtual menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Makassar, Rabu (3/9/2025).

Pendapatan Turun Rp485 Miliar

Munafri menjelaskan, pendapatan daerah pada APBD Perubahan disesuaikan dari Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun, atau turun Rp485 miliar (9,02%).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkoreksi dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun (turun Rp306,76 miliar/12,35%), terutama akibat kebijakan subsidi listrik 50% pemerintah pusat yang berdampak pada Pajak Penerangan Jalan. Penurunan juga terjadi pada opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi serta retribusi layanan kesehatan BLUD Puskesmas.

Pendapatan transfer juga berkurang Rp179,13 miliar (6,18%) dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun akibat pengurangan bagi hasil pajak.

Meski demikian, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi pajak, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset.

Belanja Dipangkas Rp555 Miliar

Sejalan dengan koreksi pendapatan, belanja daerah dipangkas Rp555 miliar lebih, dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun.

Belanja Operasi turun tipis Rp28,82 miliar (0,69%), sementara Belanja Modal mengalami pemangkasan signifikan Rp496,83 miliar (33,64%) dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar. Proyek yang terdampak antara lain pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik, hingga kawasan Karebosi.

Belanja Tak Terduga juga dipangkas drastis dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar (turun 75%), dengan tetap menjaga kesiapan dana darurat dan bencana.

Pembiayaan dan Sinergi

Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar atau 23,25% akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan hasil audit BPK RI. Pemkot tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal BUMD, tetapi fokus pada restrukturisasi organisasi dan persiapan pemberian modal produktif di tahun berikutnya.

Di akhir penjelasannya, Munafri mengapresiasi masukan DPRD. “Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” ujarnya.