Penajam Paser Utara, Netral.co.id – Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), berbagai persoalan sosial masih membayangi proyek ambisius era Presiden Joko Widodo tersebut. Salah satu yang mencuat: praktik prostitusi daring dan luring di kawasan sekitar IKN, khususnya di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, menyebut pihaknya telah menertibkan puluhan perempuan yang diduga sebagai pramunikmat sepanjang 2025.

“Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN,” ujar Bagenda, Senin (7/7/2025).

64 Pramunikmat Terjaring, Tarif hingga Rp700 Ribu Sekali Kencan

Dalam tiga kali operasi terakhir di Kecamatan Sepaku saja, tercatat 64 orang perempuan terjaring. Rinciannya: dua orang dalam operasi pertama, 32 orang dalam operasi kedua, dan 30 orang dalam operasi ketiga. Modus yang digunakan mayoritas adalah melalui aplikasi media sosial, dengan tarif Rp400 ribu hingga Rp700 ribu per layanan.

Para pelaku biasanya menyewa kamar penginapan di kawasan tersebut, dengan biaya sekitar Rp300 ribu per malam. Mereka berasal dari berbagai kota, seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.

“Setelah diberikan pembinaan, mereka yang berasal dari luar daerah kami minta segera meninggalkan wilayah Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari,” kata Bagenda.

Satpol PP Bergerak di Tengah Ketiadaan Regulasi Otorita

Meski kini terdapat Otorita IKN, Bagenda menegaskan bahwa penegakan peraturan daerah (perda) masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, patroli dan operasi penertiban rutin terus dilakukan, termasuk di wilayah proyek pembangunan tahap I.

Ia juga menyoroti perlunya kerja sama lintas sektor dalam menangani penyakit sosial ini, terlebih karena kawasan IKN merupakan kawasan strategis nasional yang rentan terhadap degradasi moral dan sosial.

“Khususnya dalam mengawasi pendatang yang menyewa kamar tanpa identitas jelas,” pungkasnya.

IKN dan Tantangan Non-Fisik

Masalah prostitusi ini menambah daftar tantangan non-fisik yang dihadapi pembangunan IKN. Sebelumnya, publik juga menyoroti masalah banjir, anggaran pemeliharaan ratusan miliar rupiah, hingga minimnya infrastruktur dasar di tahap awal.