Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil masuk dalam lima besar penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah serta kualitas proses perencanaan pembangunan yang dijalankan Pemprov Sulsel.

Sebagai bagian dari tahapan penilaian, Pemprov Sulsel mengikuti Tahap II Wawancara dan Verifikasi yang dilaksanakan secara hybrid dari Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 30 Juni 2026.

Tahap wawancara dan verifikasi merupakan bagian penting dalam proses penilaian PPD untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, implementasi program, serta dampak nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sulsel memaparkan berbagai program prioritas daerah, termasuk inovasi Smart School yang menjadi salah satu fokus penilaian pada aspek pembangunan manusia.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, didampingi Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, memaparkan capaian pembangunan daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga hasil pembangunan yang telah dicapai.

Proses penilaian juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah. Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala perangkat daerah atau perwakilan OPD lingkup Pemprov Sulsel, serta akademisi, pelajar sebagai penerima manfaat, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga organisasi nonpemerintah (NGO/LSM) yang memberikan perspektif terhadap pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif pembangunan Sulsel. Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, PDRB per kapita mencapai Rp78,75 juta.

Tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren menurun. Per September 2025, angka kemiskinan Sulsel berada di level 7,43 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada periode yang sama, rasio gini tercatat 0,350 poin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel pada 2025 mencapai 75,92 poin, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Indeks Modal Manusia berada pada angka 0,53 poin, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 80,67 poin pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka juga berada di angka 4,45 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Berbagai indikator tersebut menjadi gambaran bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan Pemprov Sulsel diarahkan untuk menghasilkan dampak yang terukur terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu inovasi yang dipaparkan dalam penilaian tersebut adalah Smart School, program yang dikembangkan Dinas Pendidikan Sulsel dengan konsep Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel. Bahkan ini menjadi inovasi sistem pembelajaran hybrid pertama yang dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia. Program yang diinisiasi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sejak periode kepemimpinan pertamanya ini lahir sebagai upaya mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Melalui sistem pembelajaran hybrid, Smart School mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital sehingga materi yang diterima peserta didik SMA di Sulawesi Selatan memiliki standar yang lebih merata. Program ini menjadi salah satu inovasi pembelajaran hybrid yang dikembangkan pemerintah provinsi dalam mendukung pemerataan mutu pendidikan berbasis teknologi digital. Smart School telah berjalan sejak 2022 dengan tujuan memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sekda Sulsel Jufri Rahman mengatakan, melalui Smart School, guru-guru terbaik dapat menyampaikan materi pembelajaran dari studio Dinas Pendidikan untuk kemudian diakses secara merata oleh siswa SMA di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.

“Melalui inovasi ini, guru-guru terbaik dapat berbagi pengetahuan kepada seluruh siswa tanpa dibatasi jarak. Kami juga melihat berbagai indikator pembangunan terus menunjukkan perbaikan. Karena itu, kami berharap proses penilaian ini menjadi ruang evaluasi sekaligus kesempatan memperoleh masukan dari Kementerian PPN/Bappenas agar pembangunan Sulawesi Selatan semakin baik,” ujar Jufri.

Jufri menambahkan, arah pembangunan daerah juga difokuskan melalui skema Multi Years Project (MYP) yang memprioritaskan pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan rumah sakit. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar anggaran pembangunan semakin fokus pada program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar juga terus diperkuat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memperluas akses pelayanan publik.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasamin Ibrahim menjelaskan, tim Pemprov Sulsel juga memaparkan capaian indikator utama pembangunan daerah, baik dari aspek geografis, demografis, maupun kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dipaparkan pula berbagai bentuk dukungan Pemprov Sulsel terhadap program prioritas pemerintah pusat, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Irawan juga menjelaskan aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah, serta proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Smart School merupakan ekosistem pendidikan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh melalui penguatan karakter, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas tenaga pendidik, sinergi multipihak, serta pengembangan sekolah unggulan,” jelas Irawan.

Menurutnya, keunggulan Smart School tidak hanya terletak pada model pembelajaran hybrid, tetapi juga pada pemerataan mutu guru dan materi pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi siswa, serta perluasan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap pelaksanaan program Smart School, sebanyak 43,6 persen responden menyatakan puas dan 35,8 persen menyatakan sangat puas terhadap kualitas pengajar. Dengan demikian, hampir delapan dari sepuluh responden (79,4 persen) menyatakan puas atau sangat puas terhadap kualitas pengajar.

Melalui proses penilaian ini, Pemprov Sulsel berharap berbagai masukan dari tim penilai dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat secara luas.