Netral.co.id, Luwu Utara, – Pemerintah menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2023-2024 yang diluncurkan pada Selasa 20 desember 2022, di Jakarta.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan Aksi PK Tahun 2023-2024 akan melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota.

“Mewakili insan KPK, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan tinggi dan para kepala daerah dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui tindakan pencegahan korupsi,” kata Firli.

Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani diberi amanah mewakili bupati/walikota di Indonesia untuk menyampaikan manfaat dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Banyak sekali manfaat dari SIPD diantaranya ada penghematan terutama dalam penggunaan aplikasi, kemudian ATK karena arahnya memang paperless termasuk juga perjalanan dinas,” kata Indah.

“Terkait dengan perencanaan, tentu mempermudah kami dalam menginventarisir usulan hasil musrenbang termasuk pokok-pokok pikiran DPRD. Hal ini pasti akan mempermudah kawan-kawan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah serta yang tidak kalah pentingnya mempermudah kami dalam menyusun RKPD,” terang bupati perempuan pertama di Sulsel ini yang hadir melalui virtual zoom.

Manfaat lainnya, lanjut Indah, dalam proses penetapan APBD, dimana dalam penyusunan RKPD telah berdasarkan analisis standar belanja dan analisis standar harga satuan yang sebelumnya diinput dalam SIPD sehingga memudahkan penyusunan KUA-PPAS dan RKA PD yang merupakan bahan dalam pengusulan APBD.

“Meskipun demikian, harus kita akui bahwa masih ada kendala dalam proses perencanaan sampai penetapan APBD. Karena dalam penggunaan aplikasi SIPD seringkali overload. Mungkin ini disebabkan karena semua daerah menggunakan aplikasi ini. Masukan dari kami mungkin harus ada penambahan kapasitas servernya. Sementara ini solusi kami dengan merubah jam kerja, penginputan kami mulai setelah isya hingga dini hari,” jelas bupati yang karib disapa IDP.

“Yang juga menjadi catatan kami untuk dipertimbangkan adalah perbaikan help desk kemendagri yang snagat sulit diakses oleh daerah. Kami yakin ini bukan karena teman-teman tidak bekerja tapi karena begitu banyaknya daerah yang meminta bantuan dari help desk pasa saat yang bersamaan. Ke depan kami tentu berharap SIPD ini semakin baik dari waktu ke waktu,” harap isteri Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi ini.

Diketahui peluncuran Aksi PK juga dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.