Makassar, Netral.co.id – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, kembali menggelar reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026, Rabu 20 Mei 2026.

Politisi dari Partai NasDem itu menyasar dua kecamatan yang menjadi daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Di Kecamatan Tamalanrea, kegiatan reses berlangsung di Jalan Bangkala, BTP Blok D, RT 02 RW 03, Kelurahan Buntusu. Sementara di Kecamatan Biringkanaya, reses digelar di Jalan Daya Raya RT 04 RW 07, Kelurahan Daya serta Kompleks KNPI, Jalan Berua IV RT 03 RW 05, Kelurahan Berua.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan mulai dari persoalan sampah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), nasib pelaku UMKM pascapembongkaran lapak, hingga infrastruktur jalan.

Menanggapi aspirasi warga, Odhika mengatakan seluruh masukan akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurutnya, persoalan persampahan menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga. Mereka meminta adanya pembaruan armada pengangkut sampah karena dinilai sudah tidak maksimal.

“Rata-rata masalah persampahan. Kan banyak armada pengangkutan sampah yang lama itu yang mereka minta diperbaharui,” ujarnya.

Selain persoalan sampah, warga juga kembali mengeluhkan layanan KIS. Odhika mengatakan banyak masyarakat meminta peralihan dari BPJS Kesehatan ke KIS agar dapat memperoleh layanan kesehatan gratis.

Namun demikian, ia menyebut masih terdapat persoalan pada data desil penerima bantuan sehingga perlu dilakukan pendataan ulang oleh dinas terkait.

“Tapi banyak bermasalah di desil, jadi kita minta dulu dinas terkait untuk pendataan ulang,” katanya.

Terkait pelaku UMKM yang terdampak pembongkaran lapak, Odhika memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian dan dikawal hingga ada solusi dari Pemerintah Kota Makassar.

“Jadi ini menjadi catatan juga. Kita akan sampaikan ke Pemerintah Kota Makassar bagaimana ini solusinya, jangan dibiarkan,” tuturnya.

Sementara untuk persoalan infrastruktur jalan dan aspirasi lainnya, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar itu menegaskan seluruh usulan masyarakat akan diupayakan mendapat perhatian dari OPD terkait. “Semuanya kita akan tindaklanjuti,” tutupnya.