Jakarta, Netral.co.id — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mempertanyakan objektivitas hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Ia menyoroti penilaian yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai salah satu menteri dengan penilaian kinerja terburuk.

Idrus menilai, survei publik merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk mengukur persepsi dan kepuasan masyarakat. Namun, menurut dia, hasil survei harus didukung metodologi yang jelas, indikator terukur, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus.

Ia mengingatkan agar survei tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi dan justru digunakan untuk membentuk opini yang menyesatkan.

“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” ujarnya.

Idrus juga mempertanyakan penilaian terhadap Bahlil yang dinilainya perlu dikaji berdasarkan fakta dan capaian konkret, bukan semata-mata persepsi. Menurut dia, evaluasi kinerja seorang menteri harus mempertimbangkan kebijakan yang dijalankan, pelaksanaan program, hasil yang dicapai, serta tantangan yang dihadapi.

“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” kata Idrus.

Ia pun mempertanyakan indikator yang digunakan CELIOS untuk menyimpulkan kinerja Bahlil. Idrus menilai, tanpa penjelasan metodologi yang transparan, hasil evaluasi tersebut patut dipertanyakan.

“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya.

Idrus bahkan melontarkan kritik lebih keras terhadap hasil evaluasi tersebut. Ia mempertanyakan apakah penilaian itu benar-benar bersumber dari survei yang objektif atau justru dipengaruhi kepentingan tertentu.

“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata Idrus.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Meski demikian, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan didukung indikator yang jelas, bukan menggunakan survei untuk membungkus agenda lain.

“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” tegasnya.

Soroti Capaian Sektor Energi

Dalam evaluasi yang dipaparkan CELIOS pada Minggu (11/10/2026), Bahlil memperoleh skor minus 159. Dalam daftar yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor minus 158, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat skor minus 103.

Di sisi lain, data Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang 2025, sektor ESDM juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal. Sementara itu, produksi minyak bumi mencapai 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target sebesar 605.000 barel per hari.

Meski demikian, Idrus menekankan bahwa capaian tersebut perlu dinilai bersama indikator lainnya, termasuk keberlanjutan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, serta dampak kebijakan bagi masyarakat.

Menurut dia, perbedaan pandangan terhadap kinerja pemerintah semestinya menjadi ruang evaluasi yang sehat. Karena itu, ia meminta agar metodologi dan indikator penilaian survei disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memahami dasar kesimpulan yang dihasilkan.

“Kalau memang punya agenda politik, dalam tanda kutip, tidak usah bersembunyi di balik hasil survei yang tidak faktual,” tutup Idrus.