Makassar, Netral.co.id — Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Salah satu langkah yang diminta yakni Perum Bulog Kanwil Sulselbar bersama Pemprov Sulsel segera menggelar operasi pasar.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sulsel terkait keberlangsungan usaha peternak ayam petelur dan stabilitas pasokan pangan, Kamis (13/8/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor Sementara DPRD Sulsel itu dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Azizah Irma Wahyudiyati. Hadir pula sejumlah OPD Pemprov Sulsel, Perum Bulog Kanwil Sulselbar, serta perwakilan peternak ayam petelur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, mengatakan operasi pasar menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga telur bagi masyarakat.

“Pertama, kita minta Bulog bersama pemerintah provinsi untuk melakukan operasi pasar,” ujar Zulfikar.

Selain operasi pasar, DPRD Sulsel meminta pengawasan harga diperkuat hingga tingkat kabupaten. Para peternak juga diminta berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan kepolisian untuk memantau perkembangan harga telur di lapangan.

“Kita minta teman-teman peternak di Sulsel berkoordinasi dengan Satgas Pangan di tingkat daerah dan kabupaten, serta berkoordinasi dengan Polres untuk mengontrol harga telur yang ada di pasaran,” katanya.

Menurut Zulfikar, upaya pengendalian harga harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha peternak. Pemerintah dinilai perlu menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan keuntungan yang layak bagi peternak.

Di tengah upaya menjaga harga telur, Komisi B juga menyoroti biaya produksi, khususnya harga pakan ternak.

Pihak integrator dan penyedia pakan disebut telah sepakat mengikuti instruksi untuk tidak menaikkan harga pakan sebelum pemerintah menetapkan harga acuan.

“Pihak integrator dan penyedia pakan ternak sepakat mengikuti instruksi untuk tidak menaikkan harga pakan selama belum ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Zulfikar.

Kebijakan tersebut dinilai penting karena kenaikan harga pakan dapat meningkatkan biaya produksi peternak dan pada akhirnya berpotensi berdampak terhadap harga telur di tingkat konsumen.

Selain itu, DPRD Sulsel mendorong kampanye “Ayo Makan Telur” sebagai salah satu upaya meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus membantu menyerap produksi telur dari peternak lokal.

Komisi B juga akan mendalami kemungkinan adanya pengaruh kebijakan impor kedelai terhadap harga pakan. PT Berdikari menjadi salah satu pihak yang akan dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan impor kedelai tersebut.

“Kita mau gali seperti apa, apakah memang ada pengaruhnya terkait kebijakan impor kedelai ini. Ada kaitannya dengan keadaan harga,” kata Zulfikar.

Dengan operasi pasar, pengawasan harga yang diperketat, serta komitmen menahan kenaikan harga pakan, DPRD Sulsel berharap harga telur tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, langkah tersebut diharapkan tidak menekan peternak, sehingga usaha ayam petelur di Sulsel tetap dapat bertahan dan berkembang.