DPR Dukung Prabowo Tarik Aset Negara Dari Swasta, Tapi Diingatkan: Jangan Asal Sikat!

Jakarta, Netral.co.id– Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menarik kembali aset negara yang selama ini dikuasai swasta mendapat dukungan dari DPR RI. Namun, dukungan itu disertai catatan keras: jangan gegabah, dan jangan hanya mengejar sensasi.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai, terlalu banyak aset negara yang dinikmati pihak swasta tanpa kontribusi yang jelas kepada negara.

“Kami apresiasi dan mendukung langkah Presiden Prabowo. Tidak boleh ada aset negara yang diklaim milik swasta. Tapi pemerintah harus bergerak berdasarkan data, bukan asumsi,” tegas Toha kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Menurut Toha, ada dua jenis aset negara yang saat ini dikuasai swasta. Pertama, aset yang tetap memberikan pemasukan berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kedua, aset yang dikuasai secara diam-diam dan dimanfaatkan tanpa setoran yang layak kepada negara.

“Yang jadi masalah besar itu aset negara yang dikuasai, tapi tidak menyumbang apa-apa. Mereka ambil untung diam-diam, negara cuma jadi penonton,” katanya.

Namun, Toha mengingatkan, upaya pengambilalihan harus dilakukan hati-hati. Ia mencontohkan sejumlah kasus sengketa lahan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yang seharusnya kembali ke negara, tapi masih dikuasai oleh pihak swasta.

“Banyak aset negara yang ketika masa HGB-nya habis, tidak dilepas oleh swasta. Lalu negara harus menempuh jalur hukum. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi blunder hukum yang merugikan negara sendiri,” ujarnya.

Pendataan Jadi Kunci

Toha menekankan pentingnya pendataan secara cepat dan menyeluruh terhadap seluruh aset negara yang berada di tangan swasta. Tanpa data akurat, menurutnya, kebijakan ini bisa berubah menjadi konflik panjang yang justru menguntungkan pihak tertentu.

“Pemerintah harus tahu aset mana yang masih produktif dan mana yang tidak. Jangan semua disikat tanpa dasar. Ini soal legalitas dan keadilan,” ujar Toha.

Langkah Prabowo ini disebut sebagai bagian dari upaya mengembalikan kontrol negara atas sumber daya nasional. Namun, di tengah tantangan hukum, kepastian investasi, dan jaringan kepemilikan yang kerap tak transparan, keberhasilan wacana ini akan bergantung pada ketegasan yang disertai kecermatan.

Kritik untuk Pemerintah: Tegas, Tapi Jangan Emosional

Para pengamat sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa semangat nasionalisme ekonomi jangan sampai melahirkan tindakan populis yang lemah secara hukum. Negara harus menang secara etis dan yuridis, bukan sekadar menunjukkan otot politik.

Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, rencana ini bisa membuka pintu sengketa hukum, arbitrase internasional, hingga penurunan kepercayaan investor.