Pangkep, Netral.co.id, – Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) menegaskan pentingnya pemerataan akses keuangan hingga ke wilayah kepulauan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Pangkep, Rabu 21 Mei 2025.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kepala OJK Sulselbar Mochammad Muchlasin, Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Sulsel Iman Rohendiawan, Kakan Kemenag Pangkep Muhammad Nurhalik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pangkep Hj. Kusmawaty, serta para pimpinan cabang perbankan dan pegadaian di Kabupaten Pangkep.

Dalam sambutannya, MYL menekankan bahwa tantangan geografis tidak seharusnya menjadi alasan terhambatnya inklusi keuangan di wilayah kepulauan.

“Di wilayah kepulauan kita harapkan jarak dan masalah geografis ini bukan menjadi alasan menjadi penghalang kita untuk akses keuangan,” ujarnya.

MYL menjelaskan bahwa saat ini Pemda telah menghadirkan program “Supersun” untuk mengatasi keterbatasan listrik di daerah kepulauan. Hampir seluruh fasilitas umum telah teraliri listrik dan sebagian besar wilayah telah memiliki jaringan internet.

“Kalau teman-teman perbankan berpikir wilayah kepulauan itu susah karena tidak ada listrik atau jaringan, alhamdulillah sekarang fasilitas umum di kepulauan hampir semua sudah teraliri listrik. Kapal besi besar juga sudah tersedia, ada sekitar empat hingga lima unit yang beroperasi antar pulau,” jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh pelaku dibidang ekonomi, baik dari unsur pemerintahan, perbankan, maupun lembaga terkait lainnya, untuk memaksimalkan upaya pembinaan dan edukasi masyarakat, termasuk secara digital.

“Saya berharap, baik itu dari pemerintahan, perbankan maupun yang bergerak di bidang perekonomian, pembinaan dan edukasi kepada masyarakat baik itu secara digital harus dimaksimalkan,” tutupnya.

Kabag Ekonomi Pangkep, Aswin Sommeng menyampaikan, Pemda terus berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk meningkatkan akses keuangan dan permodalan bagi pelaku UMKM khususnya di wilayah kepulauan.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak perbankan agar masyarakat pelaku umkm bisa mendapatkan KUR, ” katanya.

“Bukan hanya untuk pelaku UMKM, tapi juga untuk petani dan perikanan” tambahnya. (*)