Makassar, Netral.co.id – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar meluncurkan SIPANDU (Sistem Pengingat Izin Tinggal Terpadu), Senin (9/11/2026). Inovasi ini dirancang untuk memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan izin tinggal warga negara asing (WNA) di wilayah kerja keimigrasian Makassar.

Peluncuran berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar pukul 16.00 WITA dan dihadiri jajaran pegawai serta mahasiswa.

SIPANDU menghadirkan mekanisme pengingat dini bagi orang asing sebelum masa berlaku izin tinggal berakhir. Melalui sistem ini, pemegang izin tinggal mendapatkan pemberitahuan lebih awal sehingga memiliki waktu untuk mengambil langkah administratif sebelum melewati batas masa berlaku izin.

Menariknya, SIPANDU bukan merupakan aplikasi baru yang berdiri sendiri. Sistem ini dikembangkan sebagai pelengkap MOLINA dengan memanfaatkan data izin tinggal yang telah tersedia, sehingga proses pemantauan dan tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, Anggi Adriyudo, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa SIPANDU memiliki tiga komponen utama.

Pertama, sistem pengingat otomatis melalui surat elektronik dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Notifikasi dikirimkan masing-masing 14 hari dan tujuh hari sebelum izin tinggal berakhir.

Kedua, klasifikasi risiko berdasarkan lima parameter. Melalui mekanisme tersebut, setiap pemegang izin tinggal dikelompokkan ke dalam kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi petugas dalam menentukan prioritas tindak lanjut.

Ketiga, dasbor pemantauan yang memungkinkan petugas mengawasi perkembangan penanganan setiap notifikasi, termasuk melakukan verifikasi status akhir melalui MOLINA.

Dari sisi operasional, pelaksanaan SIPANDU telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut SIPANDU yang berlaku sejak 4 November 2026.

Mekanisme kerjanya terdiri atas enam tahapan, dimulai dari pengambilan data izin tinggal melalui MOLINA, pemasukan data ke SIPANDU, pengiriman notifikasi pada H-14 dan H-7, hingga tindak lanjut oleh petugas berdasarkan klasifikasi risiko.

Selanjutnya, status kepatuhan diverifikasi pada H+1. Apabila masih terdapat kasus yang belum terselesaikan, penanganannya diteruskan kepada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

952 Pemegang Izin Tinggal Telah Dipantau

Hingga 4 November 2026, SIPANDU tercatat telah memantau 952 pemegang izin tinggal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 321 notifikasi telah dikirimkan kepada 199 orang asing tanpa kegagalan pengiriman.

Sementara itu, seluruh 180 status akhir yang telah melalui proses verifikasi tercatat dalam kategori patuh.

Capaian awal tersebut menunjukkan pemanfaatan sistem pengingat dini dalam mendukung pemantauan administrasi izin tinggal. Meski demikian, keberlanjutan efektivitas SIPANDU tetap bergantung pada konsistensi tindak lanjut petugas dan kepatuhan para pemegang izin tinggal.

“Mulai hari ini, kita tidak lagi menunggu pelanggaran. Kita mengingatkan sebelum terlambat,” ujar Yudo.

Ke depan, SIPANDU direncanakan mengalami sejumlah pengembangan. Di antaranya penambahan kanal notifikasi melalui WhatsApp, pengiriman pengingat 30 hari sebelum masa berlaku izin tinggal berakhir, pembentukan forum komunikasi bersama para penjamin orang asing, serta penyusunan laporan kinerja bulanan.

Inovasi tersebut juga diharapkan dapat direplikasi oleh kantor imigrasi lainnya sebagai bagian dari penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian berbasis pemanfaatan data.

SIPANDU merupakan aksi perubahan yang dikembangkan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, bertindak sebagai mentor dalam pelaksanaan inovasi tersebut.

Melalui SIPANDU, Imigrasi Makassar berupaya menggeser pendekatan pelayanan dari pola penanganan setelah terjadi keterlambatan menuju sistem pengingat dan pengawasan yang lebih preventif. Dengan demikian, pelayanan keimigrasian tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran serta peningkatan kepastian hukum bagi orang asing.