Makassar, Netral.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, menegaskan pentingnya langkah pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan, khususnya di sektor strategis seperti kepelabuhanan yang memiliki peran vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Supardi saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, bersama seluruh pejabat dan jajaran manajemen Pelindo Group wilayah kerja Kalimantan Timur, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis.

Menurut Supardi, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem dan budaya organisasi. Transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola yang bersih. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki fungsi preventif melalui pendampingan hukum dan edukasi.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Pelindo Regional 4 yang secara aktif melibatkan Kejaksaan dan stakeholder lainnya dalam forum diskusi terbuka sebagai wujud komitmen membangun tata kelola perusahaan yang berintegritas.

“Sinergi antara BUMN dan aparat penegak hukum seperti ini sangat penting untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menegaskan bahwa peringatan Hakordia bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi.

Ia menyampaikan bahwa Pelindo berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan transformasi BUMN serta tuntutan publik terhadap pelayanan yang berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, kepatuhan regulasi, serta internalisasi nilai AKHLAK sebagai budaya kerja BUMN.

FGD yang dipandu Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty, berlangsung dengan format dialog interaktif yang mendorong keterbukaan dan refleksi bersama. Para peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari tantangan pencegahan korupsi di lingkungan operasional pelabuhan, peran kepemimpinan dalam menanamkan nilai integritas, hingga optimalisasi sistem pengawasan dan pelaporan sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Melalui FGD Hakordia 2025 ini, Pelindo Regional 4 berharap seluruh insan Pelindo dan stakeholder terkait semakin memahami peran serta tanggung jawab masing-masing dalam mencegah tindak pidana korupsi, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya layanan kepelabuhanan yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas.