Jakarta, Netral.co.id – Fenomena sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tanpa murid baru kembali terjadi di tahun ajaran 2025/2026. Puluhan sekolah di berbagai provinsi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, tercatat tidak menerima pendaftar sama sekali. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan pendidikan dasar di Indonesia.

Krisis Terjadi di Banyak Daerah

Di Jawa Timur, SDN 1 Jenangan dan SDN Setono di Kabupaten Ponorogo mengalami kekosongan siswa baru selama dua tahun berturut-turut. Jumlah siswa aktif di SDN 1 Jenangan kini hanya 16 orang, dengan kelas I dan II tidak terisi. Di Jombang, tiga SD tidak mendapatkan siswa baru, sementara puluhan lainnya hanya memperoleh kurang dari 10 murid.

Fenomena serupa terjadi di Mojokerto, Blitar, Trenggalek, dan Kota Malang. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, puluhan SD kekurangan peserta didik. SDN Wijimulyo Lor di Kulon Progo misalnya, hanya memperoleh satu siswa baru. Di Sleman, 62 SD negeri kekurangan pendaftar, dan 11 di antaranya hanya mendapat kurang dari lima siswa di kelas I.

Gunungkidul melaporkan 17 SD dan 20 SMP tanpa murid baru, dengan kebijakan zonasi serta minimnya lulusan TK disebut sebagai faktor penyebab. Di Jawa Tengah, dua SD di Boyolali nihil pendaftar dan banyak sekolah gagal membentuk satu rombongan belajar. Di Blora, sebuah SD bahkan batal menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) karena tidak memiliki murid baru.

Kondisi serupa juga ditemukan di Banten dan Jawa Barat. Di Serang, sejumlah SD hanya memiliki lima siswa per kelas. Sekolah swasta di Bandung juga mengalami kekurangan murid karena calon peserta didik terserap ke sekolah negeri favorit yang membuka lebih banyak rombongan belajar.

Faktor Demografis dan Persepsi Publik

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jombang, Senen, mengatakan bahwa menurunnya jumlah pendaftar dipicu oleh berbagai faktor.

“Kami sudah melakukan sosialisasi ke TK dan masyarakat, namun jumlah lulusan TK menurun tajam. Jika kondisi ini terus berlanjut, penggabungan sekolah bisa menjadi alternatif,” ujarnya.

Di sisi lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai persoalan ini berkaitan dengan perubahan pola pikir masyarakat dan dinamika demografi.

“Fenomena ini sudah lama diprediksi sejak angka kelahiran menurun. Tapi yang memperparah adalah anggapan sebagian orang tua bahwa hanya sekolah negeri tertentu yang layak, sehingga terjadi penumpukan siswa di sekolah favorit, sementara sekolah lain kosong,” jelas Ubaid.

Perlu Strategi Lintas Sektor

Krisis sekolah tanpa murid baru pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi sinyal darurat bagi sistem pendidikan nasional. Pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi, persebaran sekolah, dan sistem penerimaan siswa.

Koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan pendidikan dasar tetap berjalan secara merata dan berkelanjutan, termasuk dengan mempertimbangkan penataan ulang satuan pendidikan sesuai proyeksi jumlah anak usia sekolah di tiap wilayah.