Netral.co.id, Jakarta, – Distribusi Elpiji bersubsidi tiga kilogram masih mengalami berbagai kendala yang perlu diurai. Salah satu persoalannya adalah masih belum adilnya distribusi Elpiji bersubsidi yang awalnya merupakan program konversi dari minyak tanah ke energi gas tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkap bentuk ketidakadilan tersebut adalah dengan adanya segelintir orang yang menguasai kepemilikan agen Elpiji. Sehingga, secara distribusi, barang subsidi tersebut hanya dikuasai sekelompok orang.

“Sehingga, tidak ada competitiveness di dalam penyaluran elpiji tiga kilogram yang notabenenya adalah subsidi. Ini kan barang milik negara yang diawasi dan tentu semestinya barang yang memang ini disubsidi dan diawasi. Selain tepat sasaran, kemudian terdistribusi dengan baik, juga harus melalui sebuah mekanisme yang kompetitif,” jelasnya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Banten, Selasa 7 februari 2022.

Melihat hal tersebut, Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini meminta agar Pertamina Patra Niaga, sebagai pengelola distribusi elpiji, dapat bertindak tegas dalam menciptakan distribusi yang lebih adil. Misalnya, dengan melakukan pembatasan Loading Order (LO) atau Delivery Order (DO) terhadap masing-masing agen, utamanya agen yang terindikasi menguasai penyaluran distribusi Elpiji bersubsidi tersebut.

“Saya usulkan, ini para agen-agen yang sudah lama, punya DO/LO nya sangat banyak, ini pangkas saja. Sehingga distribusi nya merata. Kalau distribusi nya merata, ini akan terjadi kompetisi yang diinginkan oleh pemerintah dan Pertamina ini bisa dijalankan dengan baik,” terang Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.