×

Tag Archives: Pakar Hukum

Anggota DPR RI dari Dapil Aceh I, Muslim Ayub, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Desakan ini menyusul keputusan kontroversial terkait pengalihan status empat pulau dari wilayah Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara.

RUU Perampasan Aset Kembali Tertunda, Pakar Hukum Pertanyakan Komitmen DPR

Jakarta, Netral.co.id – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menyayangkan lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang […]

Pada pemanggilan terakhir, Selasa (15/4), Indra tidak memberikan alasan atau konfirmasi atas ketidakhadirannya. Sebelumnya, pada Rabu (12/2), ia beralasan sedang sakit.

Pakar Hukum: KPK Bisa Jemput Paksa Komisaris Utama Sinar Mas yang Mangkir dari Panggilan

Jakarta, Netral.co.id – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho, […]

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengkritisi langkah pengundangan yang hanya berselang enam hari setelah DPR mengetok palu pada 20 Maret 2025.

Bivitri Susanti Soroti Proses Legislasi UU TNI yang Dinilai “Siluman”

Jakarta, Netral.co.id – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 3 […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2, Jawa Barat. Pemeriksaan terbaru dilakukan terhadap Rita Susana Supriyanti, seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagai saksi kunci dalam perkara tersebut.

Pakar Hukum Desak KPK Transparan Tangani Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun di PT Pupuk Indonesia

Jakarta, Netral.co.id – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Mulawarman (Unmul), Orin Gusta Andini, menilai Komisi […]