Nurdin Halid Ingatkan Menteri Koperasi Budi Arie Soal Kegagalan KUD

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memberikan peringatan serius kepada Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, agar pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak mengulangi kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid. (Foto: dok Golkarpedia)

Jakarta, Netral.co.idWakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memberikan peringatan serius kepada Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, agar pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak mengulangi kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.

Peringatan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan penguatan Kopdes Merah Putih.

“Dalam sejarah panjang pengembangan koperasi, pernah ada Instruksi Presiden terkait KUD. Saya terlibat langsung dalam manajemennya selama 28 tahun,” ujar Nurdin, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Sulsel Genjot Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, 7 Kabupaten Tuntas, Bisa Dapat Modal Usaha Sampai Rp3 Miliar

Ia menegaskan bahwa meski KUD pernah sukses menjalankan peran stabilisasi harga pangan dan mendorong swasembada beras, koperasi tersebut gagal menjadi kekuatan ekonomi utama di tingkat desa maupun nasional.

“Ini harus menjadi pelajaran penting bagi Menteri Koperasi. Jangan sampai kebijakan ini kembali mengalami nasib serupa seperti Inpres KUD. Kegagalan itu tak boleh terulang,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.

Nurdin menekankan pentingnya pengelolaan Kopdes secara profesional dan fleksibel agar koperasi mampu menjalankan fungsi ganda baik sebagai mitra pemerintah maupun sebagai pelaku usaha yang mandiri dan kompetitif di pasar.

Sebagai informasi, KUD merupakan inisiatif era Orde Baru yang bermula dari pembentukan Koperta pada 1963, kemudian berkembang menjadi BUUD (Badan Usaha Unit Desa), sebelum akhirnya dilebur menjadi KUD.

Koperasi ini sempat memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, mulai dari pembelian gabah petani hingga distribusi pupuk. Namun, keberadaannya mulai meredup pasca intervensi Dana Moneter Internasional (IMF) pada krisis ekonomi 1998.

Comment