Jakarta, Netral.co.id – Polemik terkait pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 masih terus berlanjut.

Setelah sebelumnya pemerintah menunda jadwal pengangkatan, kini muncul kabar bahwa kebijakan tersebut akan diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto.

Namun, ada kekhawatiran bahwa Inpres ini justru akan memperkuat surat MenPAN-RB Rini Widyantini tertanggal 7 Maret 2025 yang berisi penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), Nur Baitih, menyebut bahwa respons dari Istana ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi honorer yang sudah lama mengabdi.

“Semoga ini angin segar untuk para honorer, terutama K2, yang sudah menunggu kepastian sejak 2015,” ujarnya, dilansir dari JPNN, Rabu (12/3/2025).

Baca Juga : Menanti Sentuhan Presiden Prabowo Atas Nasib Jutaan CPNS dan PPPK

Nur mengingatkan bahwa sejak 2014, honorer K2 sudah memiliki database resmi dan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepala daerah. Selain itu, posisi mereka semakin diperjelas melalui pendataan honorer 2022.

Dia berharap isi Inpres Prabowo tidak berisi penundaan, melainkan solusi konkret untuk menyelesaikan status honorer.

“Semoga niat dikeluarkannya Inpres membawa kabar baik, bukan sekadar perpanjangan waktu tanpa kepastian,” tegasnya.

Para honorer berharap Inpres Prabowo bisa mengakomodasi seluruh peserta seleksi PPPK 2024, baik yang telah lulus dengan formasi (R2/L) maupun yang masih berstatus R2 dan R3 (PPPK paruh waktu).

Baca Juga : Wamenpan RB: Perintah Presiden Prabowo Agar Tidak Ada PHK Massal

Nur menegaskan bahwa penyelesaian honorer tidak boleh menjadi PR baru pemerintah, apalagi mengulur hingga 2026.

“Setidaknya janji pemerintah menyelesaikan honorer sesuai UU 20 Tahun 2023 tentang ASN harus dijalankan sesuai kaidahnya,” kata Nur.

Menurutnya, percuma jika pemerintah terus menerbitkan PermenPAN-RB, PP, atau KepmenPAN-RB, tetapi tidak ada penyelesaian nyata. “Jangan hanya dijadikan tameng sementara,” ujarnya.

Dengan mendekatnya Idulfitri 2025, Nur berharap pemerintah memberikan kepastian pengangkatan sebagai THR terbaik bagi honorer.

“Jangan hanya ASN yang menerima THR dari Presiden Prabowo, tetapi honorer yang menjadi calon ASN juga layak mendapatkan THR terbaik dari pemerintah,” tutupnya.