Jakarta, Netral.co.id – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Menurut Ginting, pembinaan semacam itu seharusnya menjadi domain awal kepolisian dan lembaga sipil, bukan sepenuhnya diserahkan kepada militer.

“Masalah anak nakal itu masuk dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), yang menjadi tanggung jawab Polri. Kenapa tidak diserahkan kepada kepolisian dulu?” ujar Ginting dikutip Netral.co.id pada Inilah.com, Jumat (13/6).

Baca Juga: Menteri HAM RI Dukung Pendidikan Barak Militer Ala Gubernur KDM

Ia menilai, langkah tersebut harus melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan lembaga sosial, kepolisian, dan pendidikan, ketimbang langsung menjadikan barak militer sebagai solusi utama.

Tak Semua Masalah Bisa Diseragamkan

Ginting juga mempertanyakan satuan TNI yang terlibat dalam pembinaan. Menurutnya, menempatkan anak-anak di bawah pembinaan Artileri Medan atau Satuan Bantuan Tempur dianggap terlalu berat. Ia menyarankan agar, jika memang harus dilakukan, pembinaan dilakukan oleh unit yang lebih cocok seperti Resimen Induk Kodam (Rindam) atau Pusat Pendidikan Pembinaan Teritorial (Pusdikter).

“Bahkan lebih baik kalau Kementerian Sosial saja yang tangani. Tidak semua orang bisa diseragamkan seperti militer,” kritik Ginting.

Meski demikian, ia mengakui beberapa dampak positif mulai terlihat. “Ada anak yang kini jadi rajin mandi dan sekolah. Ya kita lihat saja hasilnya,” imbuhnya.

Polri Harus Ambil Alih Inisiatif

Selamat Ginting menegaskan bahwa Polri seharusnya lebih proaktif, terutama dalam mencegah kenakalan remaja seperti tawuran. Ia mengusulkan agar patroli polisi diperbanyak, ketimbang menempatkan personel Polri aktif di jabatan sipil yang menurutnya justru berpotensi menabrak undang-undang.

“Jumlah polisi aktif yang duduk di lembaga sipil bahkan lebih banyak daripada militer. Itu harus dikaji ulang. Lebih baik turun ke lapangan, perbanyak patroli,” sarannya.

Baca Juga: TNI Dukung Program Barak Militer Gubernur KDM Jadi Kebijakan Nasional

Ia juga mengusulkan sistem pengawasan berbasis komunitas dengan menempatkan personel polisi pada tiap Rukun Warga (RW) agar dapat mendeteksi potensi kenakalan sejak dini.

Kebijakan Dedi Masih Pro-Kontra, Tapi Diapresiasi

Terlepas dari kritiknya, Ginting tetap memberikan apresiasi atas keberanian Gubernur Dedi Mulyadi dalam mencari solusi atas masalah sosial di daerahnya.

“Meski kontroversial, tetap ada sisi positifnya. Sekarang anak-anak dan ibu-ibu bilang, kalau nakal nanti dititipin ke Kang Dedi. Itu bentuk ketakutan yang mungkin juga berdampak positif,” ujarnya.