Jakarta, Netral.co.id – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mendapat kritik tajam dari DPR RI terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Kritik dilayangkan lantaran sejumlah anggota kementeriannya dinilai lebih sibuk berkegiatan di hotel daripada turun langsung ke lapangan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, menyampaikan temuan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Koperasi, Ia menyebut mendapat laporan bahwa program tersebut tidak dijalankan secara serius, khususnya dalam hal pendataan dan koordinasi di tingkat desa.

“Banyak kepala desa memasukkan nama-nama anggota koperasi tanpa melalui musyawarah. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pendampingan dari kementerian,” ujar Ismail, Senin (26/5/2025).

Ia juga menyesalkan minimnya kehadiran Budi Arie di lapangan untuk mengevaluasi langsung pelaksanaan program. Ismail bahkan membandingkan sikap Budi Arie dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, yang disebutnya tidak segan bermalam di desa demi menjalankan program dengan maksimal.

Baca Juga: Nurdin Halid Ingatkan Menteri Koperasi Budi Arie Soal Kegagalan KUD

“Kementerian Koperasi tidak terlihat aktif di bawah. Yang kami temui hanya ada di hotel saat persiapan peluncuran program. Ini menjadi catatan serius,” kata Ismail dalam video yang ditayangkan oleh TV Parlemen.

Menanggapi hal ini, Budi Arie menyatakan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pelaksanaan program yang digadang-gadang bernilai strategis tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengawasan dari tahap perencanaan mengingat besarnya anggaran yang dikelola.

“Kami minta KPK turut mengawasi karena nilai anggarannya mencapai Rp240 triliun. Ini sangat rawan jika tidak dikawal dengan ketat,” ucap Budi Arie.

Program Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan pinjaman modal awal sebesar Rp3 miliar kepada koperasi desa atau kelurahan. Dana disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan wajib dikembalikan secara cicilan selama enam tahun.