Makassar, Netral.co.id – Meski antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mulai mereda, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan seluruh pihak terkait untuk memastikan penyaluran BBM kembali normal.

Koordinasi tersebut dilakukan Munafri bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/09/2026).

Rapat diikuti Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU Kota Makassar.

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir sekaligus menyusun langkah penanganan dan antisipasi agar persoalan antrean tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.

Munafri mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu terlihat dari antrean di sejumlah SPBU Makassar yang mulai berkurang.

“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujarnya.

Pemerintah, kata Munafri, telah memaksimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah kebijakan juga diterapkan untuk mengurai kepadatan, mulai dari pelaksanaan pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga permintaan penambahan kuota ke pemerintah pusat.

“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi, pada rapat evaluasi tersebut Munafri juga mendorong agar disparitas harga BBM menjadi bagian dari evaluasi Pertamina. Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh menjadi salah satu alasan yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Sehingga, banyak masyarakat yang memilih beralih ke jenis BBM yang harganya lebih murah. Ia pun berharap disparitas harga BBM dapat dikaji dna di evaluasi. Sehingga pola konsumsi masyarakat di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuaian pasokan.

Di sisi lain, Munafri meminta penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Ia menilai berbagai regulasi khusus yang telah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala seiring membaiknya kondisi antrean.

Sehingga, Masyarakat Kota Makassar dapat segera kembali beraktivitas dalam kondisi yang normal. Seperti siswa yang saat ini belajar daring padahal musim ujian hingga para ojol dengan mobilitas tinggi akan kesulitan jika hanya bisa mengisi BBM mengikuti aturan isi bensin ganjil-genap.

“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.(*)