MAKASSAR — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan, Lukman B Kady, merespons keluhan pengemudi ojek online (ojol) roda dua terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan sistem ganjil genap di Kota Makassar.

Lukman menerima aspirasi para pengemudi ojol di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (14/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pengemudi ojol meminta agar kendaraan roda dua yang digunakan untuk bekerja tidak dikenakan aturan ganjil genap saat membeli BBM di SPBU.

Menanggapi hal itu, Lukman mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga. Ia menyebut permintaan agar ojol roda dua mendapat pengecualian dari aturan tersebut telah disampaikan kepada pihak Pertamina.

“Permintaannya adalah tidak membatasi ojol roda dua membeli BBM di SPBU mana pun yang ada di Makassar dalam batasan ganjil genap. Jadi tidak ada batasan,” kata Lukman.

Menurut Lukman, pengecualian tersebut penting karena BBM merupakan kebutuhan utama pengemudi ojol dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemberlakuan ganjil genap dinilai berpotensi menyulitkan pengemudi ketika mendapatkan order tetapi kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan hari pembelian BBM.

“Kalau diberlakukan ganjil genap, mereka ini kan lagi ngorder. Bayangkan kalau hari ini genap, yang dapat orderan ganjil habis bensin, kan kasihan,” ujarnya.

Selain meminta pengecualian, pengemudi ojol juga meminta DPRD Sulsel mengawal kebijakan tersebut hingga 18 September 2026.

Lukman mengatakan DPRD Sulsel akan menyiapkan surat sebagai pegangan bagi para pengemudi ojol. Surat tersebut nantinya ditandatangani pimpinan komisi terkait dan dibawa ke Pertamina Patra Niaga untuk turut ditandatangani.

Ia menegaskan, permintaan pengecualian tersebut khusus bagi ojol roda dua. Sementara kendaraan roda empat seperti taksi online tidak termasuk dalam kebijakan yang diperjuangkan.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan, Lukman menyebut pengemudi ojol dapat dikenali melalui aplikasi maupun atribut resmi yang digunakan saat bekerja.

Di sisi lain, Lukman mengungkapkan kondisi antrean BBM di Makassar mulai berangsur landai. Meski demikian, ia meminta pemerintah dan Pertamina tetap melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM ke setiap SPBU.

“Dengan kondisi mulai landai sekarang ini, mudah-mudahan pihak pemerintah dan Pertamina tidak berhenti untuk tetap mengontrol pendistribusian BBM ke masing-masing SPBU,” katanya.

Lukman menambahkan, Pertamina sebelumnya telah menyampaikan bahwa stok BBM tidak mengalami kekurangan. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi dinilai penting agar pasokan BBM dapat tersalurkan secara merata dan tidak kembali memicu antrean panjang di masyarakat.