Jakarta, Netral.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat koordinasi dalam upaya mempercepat pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus utama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung pembangunan fasilitas dapur MBG melalui penyediaan infrastruktur, panduan teknis, dan standar bangunan yang layak guna menjamin kelancaran program tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

“Pembangunan dapur MBG ini tanggung jawab bersama. Kementerian PU siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dody pada Jumat, 18 Juli 2025.

Dukungan Kementerian PU ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada Maret lalu, yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antar-lembaga dalam menyukseskan agenda prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengelolaan dapur MBG akan dilakukan secara swakelola. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini sejalan dengan visi PU 608, yaitu menurunkan Rasio Output Modal Inkremental (ICOR) di bawah angka 6, menekan angka kemiskinan hingga nol persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen.

“Rencananya, pengelolaan dapur MBG akan dilakukan dengan skema swakelola. Saat ini kami akan pertajam lokasi-lokasi di wilayah 3T,” kata Dadan.

Lebih jauh, pembangunan dapur MBG juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja di tingkat lokal, memperkuat rantai pasok bahan pangan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Kedua lembaga merencanakan pembentukan tim koordinasi teknis guna menyusun langkah konkret implementasi di lapangan. Mereka menargetkan sebanyak 2.200 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terbangun dan siap beroperasi pada tahun 2025.

Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan gizi nasional, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang tersentuh layanan dasar.