Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam percepatan pencegahan stunting melalui penyelenggaraan Lokakarya “Komitmen untuk Gizi: Dari Bukti Menuju Dampak–Mewujudkan Program Gizi yang Terarah, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa, 15 Juli 2025. Sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting serta menangani berbagai bentuk malnutrisi secara sistematis dan berkelanjutan.

Hadir dalam lokakarya ini perwakilan kementerian/lembaga nasional seperti Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretariat Wakil Presiden RI. Selain itu, turut hadir Wakil Bupati/Wali Kota serta jajaran pimpinan dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) Provinsi Sulsel, diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., MM., MH.

Ia menekankan pentingnya konversi data, transformasi data menjadi aksi konkret, serta perlunya memperkuat kepemimpinan daerah dalam pelaksanaan program gizi.

Bahwa data gizi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, dan kepemimpinan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong perubahan signifikan.

“Data tidak boleh berhenti di laporan, tapi harus menjadi dasar keputusan dan langkah nyata. Kepemimpinan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan program gizi,” ujar M. Ishaq Iskandar.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, Ph.D, menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition atau tiga beban masalah gizi, yaitu stunting dan wasting, obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia.

Masalah ini berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas SDM Indonesia secara jangka panjang. Kolaborasi semua pihak menjadi keharusan.

Ketiga masalah ini tidak hanya mengancam tumbuh kembang anak, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk program gizi yang efektif.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 serta Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) 2025–2029 menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan dan program intervensi yang lebih terukur dan efektif.

Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk membantu daerah dalam menganalisis, menerjemahkan, dan memanfaatkan data SSGI dan panduan Stranas P3S dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program gizi yang lebih terarah dan terukur.

Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said, M.P.H., menyatakan bahwa, lokakarya ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam memanfaatkan data, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta mengimplementasikan strategi nasional pencegahan stunting secara kolaboratif.

Agenda lokakarya mencakup sesi panel, diskusi kelompok, dan penyampaian pernyataan komitmen dari pimpinan daerah. Isu-isu strategis yang dibahas antara lain pengelolaan program gizi, komunikasi perubahan perilaku, dan intervensi gizi di sekolah.

Sebagai tindak lanjut, peserta dari provinsi dan kabupaten/kota diminta menyusun dokumen hasil analisis data SSGI dan Stranas P3S, rencana aksi lintas sektor, dan pembagian peran hingga 2030.

Dengan terselenggaranya lokakarya ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan bebas stunting dan malnutrisi.