NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori
NETRAL
× NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved

News

  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN

  • Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2026 memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk menekan konsumsi energi, atau sekadar langkah jangka pendek tanpa dampak signifikan?

    WFH ASN untuk Hemat BBM, Solusi Efektif atau Kebijakan Setengah Matang?

  • Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pengumuman resmi dijadwalkan berlangsung pada Selasa (31/3/2026).

    Tito Karnavian: Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan Pemerintah

Pemerintahan

  • IMG 5252

    ASN Makassar Belum WFA, Pemkot Tunggu Lampu Hijau Pusat

  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN

  • 70a88e39 60fb 4603 b837 acee686a9162

    Dari Ekonomi hingga Lingkungan, Sidrap Sapu Bersih Penghargaan di Era Syahar

Politik

  • IMG 5216

    Idrus Marham: Menteri Tak Mampu Terjemahkan Kebijakan Presiden Prabowo, Ganti Saja !

  • Seorang pemuda desa, Muhammad Yahya Muhaimin, menyatakan kesiapan dirinya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dusun Karya, Desa Marga Karya, Rabu (25/3/2026).

    Yahya Muhaimin Siap Bertarung di Pemilihan BPD, Usung Semangat Anak Muda

  • Ketua DPW Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani saat bersama Founder Basowa Group, Aksa Mahmud di acara Mubes KKDB, Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 24 Maret 2026. (Dok Netral.co.id)

    Bupati Barru Akui Abdul Hayat Punya Senjata Politik

Olahraga

  • a7914e6b 3bd0 4001 b9ed 24c02a8c59bb

    Silaturahmi ke Camat, KKG PJOK Tallo Perkuat Sinergi Wujudkan Program Mulia

  • IMG 20260306 WA0073 copy 800x533

    Wali Kota Tasming, Bupati Pinrang Hingga Polres Resmikan Padel Royal Metro Sky

  • 838bb452 f165 45a4 8c4c 59d7125bdc3d

    Raditya Wakili PSM U-16 Ikut Program Ekkono di Spanyol

Tag Archives: KPK

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memenuhi panggilan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis pagi (7/8/2025). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek.

Nadiem Makarim Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud

  • Nasional, News
  • Kamis, 7 Agustus 2025 - 11:40

Jakarta, Netral.co.id – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memenuhi […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8/2025) terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji.

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

  • Nasional, Hukrim, News
  • Kamis, 7 Agustus 2025 - 11:30

Jajarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Fokus penyelidikan kini mengarah pada mantan Menteri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

KPK Periksa Nadiem Makarim Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek

  • Nasional, News
  • Kamis, 7 Agustus 2025 - 09:05

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8/2025), untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji.

KPK Panggil Eks Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

  • Nasional, News, Peristiwa
  • Rabu, 6 Agustus 2025 - 12:49

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, […]

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa status mantan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai pelaku tindak pidana korupsi tetap berlaku, meskipun telah menerima amnesti dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

KPK Tegaskan Status Hasto Tetap Koruptor Meski Dapat Amnesti: “Putusan Pengadilan Melekat”

  • Nasional, News
  • Senin, 4 Agustus 2025 - 13:44

Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa status mantan Sekretaris […]

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terlihat meninggalkan Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada Jumat (1/8/2025) pagi. Ia muncul mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam sebelum masuk ke mobil hitam pada pukul 09.04 WIB dan meninggalkan lokasi.

Hasto Kristiyanto Keluar dari Rutan, Isu Amnesti Mencuat: KPK Masih Tunggu Keppres Resmi

  • Nasional, News
  • Jumat, 1 Agustus 2025 - 13:44

Jakarta, Netral.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terlihat meninggalkan Rumah Tahanan (Rutan) cabang […]

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.116 narapidana melalui surat yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat konsultasi, Salah satu penerima amnesti tersebut adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasto Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo, KPK Urungkan Banding

  • Nasional, News
  • Jumat, 1 Agustus 2025 - 11:49

Jakarta, Netral.co.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.116 narapidana melalui surat yang telah […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menyelidiki dua kasus dugaan korupsi besar yang terjadi di lingkungan anak usaha PT Pertamina. Meski sama-sama menyoroti sektor energi, kedua lembaga penegak hukum itu menangani perkara berbeda dengan nilai kerugian negara yang sangat signifikan.

Dua Lembaga Usut Skandal Korupsi di Pertamina, Total Potensi Kerugian Capai Rp 200 Triliun

  • Nasional, News
  • Kamis, 31 Juli 2025 - 15:09

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menyelidiki […]

Nasional Politik (NasPol) NTB mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan praktik bagi-bagi uang yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Ketua DPRD NTB. NasPol menilai, dugaan penyimpangan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

NasPol NTB Desak Penindakan Dugaan Suap DPRD: Aksi Serentak Digelar di Tiga Kota

  • News
  • Jumat, 25 Juli 2025 - 12:18

Makassar, Netral.co.id – Nasional Politik (NasPol) NTB mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan […]

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.116 narapidana melalui surat yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat konsultasi, Salah satu penerima amnesti tersebut adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Vonis Hasto Kristiyanto Jadi Ujian Integritas Hakim Tipikor: Eks Penyidik KPK Soroti Akar Masalah Harun Masiku

  • Nasional, Hukrim, News
  • Jumat, 25 Juli 2025 - 09:21

Jakarta, Netral.co.id – Menjelang pembacaan vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam kasus […]

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terlihat meninggalkan Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada Jumat (1/8/2025) pagi. Ia muncul mengenakan rompi oranye dan kacamata hitam sebelum masuk ke mobil hitam pada pukul 09.04 WIB dan meninggalkan lokasi.

Vonis Hasto Diumumkan Besok, KPK Ingatkan Proses 5 Tahun Jangan Sia-Sia

  • Nasional, Hukrim, News
  • Jumat, 25 Juli 2025 - 08:19

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik korupsi dalam proyek bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 tahun 2020. Terbaru, penyidik memeriksa dua orang saksi terkait penjualan bahan sembako kepada PT Dwimukti Graha Elektrindo (DGE), perusahaan yang diduga ikut terlibat dalam distribusi bansos.

KPK Bongkar Dugaan Permainan Vendor dalam Proyek Bansos Presiden Senilai Rp1 Triliun

  • Nasional, Pemerintahan
  • Rabu, 23 Juli 2025 - 07:39

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik korupsi dalam proyek bantuan […]

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

KPK Nilai RUU KUHAP Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, 17 Poin Jadi Sorotan

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Jumat, 18 Juli 2025 - 12:47

Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada masyarakat. Kali ini, KPK menyerahkan hibah enam bidang tanah senilai total Rp26,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.

KPK Hibahkan Aset Korupsi Rp26,7 Miliar ke Pemkab Badung, Bakal Jadi Taman Kreatif dan Layanan Publik

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Kamis, 17 Juli 2025 - 06:09

Badung, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembalikan aset hasil tindak […]

Hasil SPI 69,40, ASN Pangkep Diharap Serius Jaga Integritas

Hasil SPI 69,40, ASN Pangkep Diharap Serius Jaga Integritas

  • Pemerintahan, News
  • Rabu, 16 Juli 2025 - 14:13

Pangkep, Netral.co.id, – Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 lalu yang […]

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengonfirmasi bahwa dirinya telah memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dalam pemberian izin pengelolaan tambang.

Arifin Tasrif Diperiksa KPK Terkait Izin Tambang: Sebut Tata Kelola Sudah Diperbaiki

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Kamis, 10 Juli 2025 - 06:08

Jakarta, Netral.co.id – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengonfirmasi bahwa […]

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

KPK Periksa Kepala BPKH Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

  • Nasional, Hukrim
  • Rabu, 9 Juli 2025 - 10:16

Jakarta, Netral.co.id – Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menyelidiki dua kasus dugaan korupsi besar yang terjadi di lingkungan anak usaha PT Pertamina. Meski sama-sama menyoroti sektor energi, kedua lembaga penegak hukum itu menangani perkara berbeda dengan nilai kerugian negara yang sangat signifikan.

KPK Telusuri Klarifikasi Menteri UMKM Terkait Perjalanan Istri ke Eropa

  • News, Nasional, Pemerintahan
  • Minggu, 6 Juli 2025 - 14:52

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelaah sejumlah dokumen klarifikasi yang disampaikan […]

Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan segera melaksanakan penertiban terhadap aset milik daerah.

Pemkot Parepare Segera Tertibkan Aset Daerah, Tindaklanjuti Rekomendasi KPK dan BPK

  • News, Pemerintahan
  • Rabu, 25 Juni 2025 - 19:04

Parepare, Netral.co.id – Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan segera melaksanakan penertiban […]

IMG 20250622 200156

Pedagang Kaki Lima Terancam Tersandung UU Tipikor

  • Hukrim
  • Minggu, 22 Juni 2025 - 20:07

Jakarta, Netral.co.id – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah, mengungkapkan bahwa […]

Load More

Pendidikan

  • IMG 5236

    Malam Ini, Alumni Unhas Gelar Halalbihalal di Red Corner Makassar

  • Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan.

    Hadiri Syawalan Muhammadiyah, Gubernur Sulsel Apresiasi Peran Strategis dalam Pengembangan SDM

  • a8156245 006f 4eaa 92e5 49f605a09277

    Film “TEKAD” Menggema di Halal Bihalal UMI, Angkat Hak Pendidikan Anak

Terpopuler

  • 01

    Pengelolaan Dana Desa 20 Persen untuk Ketahanan Pangan di Soriutu Disorot

  • 02

    Operasi Epic Fury dan Hitung-hitungan Biaya Perang AS di Iran

  • 03

    Momen Sejarah di Era Bupati Syahar, Salat Id Sidrap Kembali ke Stadion Ganggawa

  • 04

    Operasi Intelijen di Balik Tewasnya Ali Khamenei

  • 05

    Dari Pengasingan, Reza Pahlavi Klaim Republik Islam Berakhir

  • 06

    Media Iran Sebut Ali Khamenei Tewas dalam Serangan, Situasi Masih Simpang Siur

  • 07

    Pemerintahan Uji-Sah Raih Penghargaan Pelayanan Publik

  • 08

    Operasi “Epic Fury”: AS Gempur Iran, Korban Jiwa Bertambah dan Status Perang Dipertanyakan

  • 09

    Pemerintah Batasi Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret 2026

  • 10

    Sosialisasi Program MBG di Manggeasi Diwarnai Miskomunikasi, Warga Pertanyakan Porsi dan Transparansi Anggaran

Terkini

  • IMG 5252
    ASN Makassar Belum WFA, Pemkot Tunggu Lampu Hijau Pusat
  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN
  • 70a88e39 60fb 4603 b837 acee686a9162
    Dari Ekonomi hingga Lingkungan, Sidrap Sapu Bersih Penghargaan di Era Syahar
  • Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2026 memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk menekan konsumsi energi, atau sekadar langkah jangka pendek tanpa dampak signifikan?
    WFH ASN untuk Hemat BBM, Solusi Efektif atau Kebijakan Setengah Matang?
  • Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pengumuman resmi dijadwalkan berlangsung pada Selasa (31/3/2026).
    Tito Karnavian: Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan Pemerintah
  • 1fba9dc8 a25e 425c 91c9 af69f0f1f8de
    Resmikan Showroom Motoplex, Wali Kota Appi: Penjualan Motor Harus On The Road untuk Dukung PAD Makassar
  • Beranda
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved