NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori
NETRAL
× NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved

News

  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN

  • Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2026 memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk menekan konsumsi energi, atau sekadar langkah jangka pendek tanpa dampak signifikan?

    WFH ASN untuk Hemat BBM, Solusi Efektif atau Kebijakan Setengah Matang?

  • Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pengumuman resmi dijadwalkan berlangsung pada Selasa (31/3/2026).

    Tito Karnavian: Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan Pemerintah

Pemerintahan

  • IMG 5252

    ASN Makassar Belum WFA, Pemkot Tunggu Lampu Hijau Pusat

  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN

  • 70a88e39 60fb 4603 b837 acee686a9162

    Dari Ekonomi hingga Lingkungan, Sidrap Sapu Bersih Penghargaan di Era Syahar

Politik

  • IMG 5216

    Idrus Marham: Menteri Tak Mampu Terjemahkan Kebijakan Presiden Prabowo, Ganti Saja !

  • Seorang pemuda desa, Muhammad Yahya Muhaimin, menyatakan kesiapan dirinya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dusun Karya, Desa Marga Karya, Rabu (25/3/2026).

    Yahya Muhaimin Siap Bertarung di Pemilihan BPD, Usung Semangat Anak Muda

  • Ketua DPW Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani saat bersama Founder Basowa Group, Aksa Mahmud di acara Mubes KKDB, Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 24 Maret 2026. (Dok Netral.co.id)

    Bupati Barru Akui Abdul Hayat Punya Senjata Politik

Olahraga

  • a7914e6b 3bd0 4001 b9ed 24c02a8c59bb

    Silaturahmi ke Camat, KKG PJOK Tallo Perkuat Sinergi Wujudkan Program Mulia

  • IMG 20260306 WA0073 copy 800x533

    Wali Kota Tasming, Bupati Pinrang Hingga Polres Resmikan Padel Royal Metro Sky

  • 838bb452 f165 45a4 8c4c 59d7125bdc3d

    Raditya Wakili PSM U-16 Ikut Program Ekkono di Spanyol

Tag Archives: KPK

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji.

Yaqul Cholil Berhasil Lebaran Bersama Keluarga

  • Nasional, Hukrim
  • Senin, 23 Maret 2026 - 06:18

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas […]

Presiden RI Ke-7 Joko Widodo saat melaporkan diduga penuduhan ijazah dan gelar insinyur palsu UGM.

Presiden Jokowi Muncul dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut

  • Hukrim, Nasional
  • Minggu, 11 Januari 2026 - 17:21

Jakarta, Netral.co.id – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut dalam konstruksi perkara dugaan […]

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama DPRD Provinsi Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 15 Oktober 2025.

Bersama KPK, DPRD dan Pemprov Sulsel Perkuat Sistem Antikorupsi

  • News, Pemerintahan
  • Rabu, 15 Oktober 2025 - 22:44

Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH), terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp21,5 miliar. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

KPK Periksa Mantan Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, Kasus Gratifikasi Rp21,5 Miliar Masih Bergulir

  • News, Pemerintahan
  • Jumat, 26 September 2025 - 12:20

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal […]

Koalisi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (KM NTB–Jakarta) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Aksi ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya mereka melakukan protes di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan kantor pusat Partai Gerindra.

Mahasiswa NTB Desak Gerindra Pecat Gubernur Lalu Ikbal, Diduga Terlibat Skandal Anggaran Rp78 Miliar

  • News, Nasional
  • Kamis, 18 September 2025 - 12:40

Jakarta, Netral.co.id – Koalisi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (KM NTB–Jakarta) kembali menggelar aksi demonstrasi di […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan Bupati Syamsul Auliya Rachman yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cilacap.

8.400 Jemaah Gagal Berangkat, KPK Bidik Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun di Kemenag

  • News, Hukrim, Nasional
  • Kamis, 11 September 2025 - 09:12

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam […]

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, mengakui kesalahannya terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Akui Bersalah dalam Kasus Korupsi Sertifikasi K3

  • News, Hukrim, Pemerintahan
  • Selasa, 2 September 2025 - 18:07

Jakarta, Netral.co.id – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, mengakui kesalahannya […]

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa permintaan amnesti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kepada Presiden Prabowo Subianto tidak masuk akal. Hal ini disampaikan menyusul penetapan Noel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kasus Korupsi Sertifikasi K3, DPR: Noel Jangan Berhalusinasi Minta Amnesti

  • News, Nasional
  • Sabtu, 23 Agustus 2025 - 14:09

Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa permintaan amnesti Wakil […]

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa permintaan amnesti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kepada Presiden Prabowo Subianto tidak masuk akal. Hal ini disampaikan menyusul penetapan Noel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

OTT Wamenaker Noel Bongkar Dugaan Rente Sertifikasi K3 di Kemnaker

  • Nasional, Hukrim, News
  • Kamis, 21 Agustus 2025 - 14:14

Jakarta, Netral.co.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel terjaring operasi tangkap […]

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa permintaan amnesti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kepada Presiden Prabowo Subianto tidak masuk akal. Hal ini disampaikan menyusul penetapan Noel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

OTT KPK Seret Wamenaker Noel, Dugaan Korupsi RPTKA Kian Menggurita

  • News
  • Kamis, 21 Agustus 2025 - 13:42

Jakarta, Netral.co.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, terjaring operasi tangkap […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pasal dalam draf Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangannya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, lembaganya telah menerima informasi adanya pengecualian pasal-pasal upaya paksa yang berkaitan langsung dengan lex specialis Undang-Undang KPK.

KPK Minta DPR Pastikan RKUHAP Tak Melemahkan Kewenangannya

  • News, Nasional
  • Kamis, 21 Agustus 2025 - 10:38

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pasal dalam draf Revisi Undang-Undang Kitab […]

Komisi III DPR RI memastikan akan melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan pihaknya akan mengundang lembaga negara, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pandangan.

Komisi III DPR Bahas RKUHAP: Habiburokhman Tegaskan Tak Boleh Melemahkan Pemberantasan Korupsi

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Selasa, 19 Agustus 2025 - 13:17

Jakarta, Netral.co.id – Komisi III DPR RI memastikan akan melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum […]

Mantan Ketua DPR RI sekaligus terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov), resmi menghirup udara bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, pada Sabtu (16/8/2025). Keputusan ini menuai sorotan publik, terutama setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang meringankan hukumannya.

Bebas Bersyarat Setya Novanto, Cermin Ketidakpekaan Hakim dalam Kasus Korupsi

  • Nasional, News, Peristiwa
  • Senin, 18 Agustus 2025 - 07:35

Jakarta, Netral.co.id – Mantan Ketua DPR RI sekaligus terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov), […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8/2025), untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji.

KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut, Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik

  • Hukrim
  • Sabtu, 16 Agustus 2025 - 10:10

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil […]

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari hasil penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8/2025).

KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun, Amankan Dokumen dan Ponsel

  • Nasional, News
  • Sabtu, 16 Agustus 2025 - 06:25

Jakarta, Netral.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik […]

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari hasil penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8/2025).

KPK Dalami Dugaan Suap Kuota Haji: Jejak Uang dari Travel ke Pejabat Kemenaga

  • Nasional, Hukrim, News
  • Selasa, 12 Agustus 2025 - 13:48

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap yang dilakukan agen travel kepada […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pasal dalam draf Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangannya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, lembaganya telah menerima informasi adanya pengecualian pasal-pasal upaya paksa yang berkaitan langsung dengan lex specialis Undang-Undang KPK.

Kuota Haji Jadi Lahan Bancakan: KPK Cegah Eks Menteri Agama dan Dua Pihak Lain ke Luar Negeri

  • Nasional, Hukrim
  • Selasa, 12 Agustus 2025 - 11:25

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri untuk […]

Dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp12,3 miliar mencoreng citra lembaga legislatif daerah dan memicu kemarahan publik. Kasus ini mengungkap masih suburnya praktik penyalahgunaan wewenang dalam politik anggaran di NTB.

Korupsi Dana Pokir Rp12,3 Miliar di DPRD NTB: Tamparan Keras untuk Demokrasi Daerah

  • News, Hukrim
  • Senin, 11 Agustus 2025 - 14:03

Makassar, Netral.co.id – Dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) […]

Jaringan Mahasiswa & Pemuda NTB-Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2025.

Mahasiswa Desak KPK Selidiki Dugaan Korupsi Dana Pokir DPRD NTB

  • News
  • Sabtu, 9 Agustus 2025 - 16:13

Jakarta, Netral.co.id – Jaringan Mahasiswa & Pemuda NTB-Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, yang juga merupakan kader Partai NasDem. Penangkapan ini terkait rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Tenggara.

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur, Surya Paloh Instruksikan Fraksi NasDem Panggil KPK

  • Nasional, Politik
  • Sabtu, 9 Agustus 2025 - 16:01

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul […]

Load More

Pendidikan

  • IMG 5236

    Malam Ini, Alumni Unhas Gelar Halalbihalal di Red Corner Makassar

  • Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan.

    Hadiri Syawalan Muhammadiyah, Gubernur Sulsel Apresiasi Peran Strategis dalam Pengembangan SDM

  • a8156245 006f 4eaa 92e5 49f605a09277

    Film “TEKAD” Menggema di Halal Bihalal UMI, Angkat Hak Pendidikan Anak

Terpopuler

  • 01

    Pengelolaan Dana Desa 20 Persen untuk Ketahanan Pangan di Soriutu Disorot

  • 02

    Operasi Epic Fury dan Hitung-hitungan Biaya Perang AS di Iran

  • 03

    Momen Sejarah di Era Bupati Syahar, Salat Id Sidrap Kembali ke Stadion Ganggawa

  • 04

    Operasi Intelijen di Balik Tewasnya Ali Khamenei

  • 05

    Dari Pengasingan, Reza Pahlavi Klaim Republik Islam Berakhir

  • 06

    Media Iran Sebut Ali Khamenei Tewas dalam Serangan, Situasi Masih Simpang Siur

  • 07

    Pemerintahan Uji-Sah Raih Penghargaan Pelayanan Publik

  • 08

    Operasi “Epic Fury”: AS Gempur Iran, Korban Jiwa Bertambah dan Status Perang Dipertanyakan

  • 09

    Pemerintah Batasi Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret 2026

  • 10

    Sosialisasi Program MBG di Manggeasi Diwarnai Miskomunikasi, Warga Pertanyakan Porsi dan Transparansi Anggaran

Terkini

  • IMG 5252
    ASN Makassar Belum WFA, Pemkot Tunggu Lampu Hijau Pusat
  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN
  • 70a88e39 60fb 4603 b837 acee686a9162
    Dari Ekonomi hingga Lingkungan, Sidrap Sapu Bersih Penghargaan di Era Syahar
  • Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2026 memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk menekan konsumsi energi, atau sekadar langkah jangka pendek tanpa dampak signifikan?
    WFH ASN untuk Hemat BBM, Solusi Efektif atau Kebijakan Setengah Matang?
  • Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pengumuman resmi dijadwalkan berlangsung pada Selasa (31/3/2026).
    Tito Karnavian: Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan Pemerintah
  • 1fba9dc8 a25e 425c 91c9 af69f0f1f8de
    Resmikan Showroom Motoplex, Wali Kota Appi: Penjualan Motor Harus On The Road untuk Dukung PAD Makassar
  • Beranda
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved