Jakarta, Netral.co.id – Rizieq Shihab tokoh Front Persaudaraan Islam (FPI) kritik keras terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, penunjukan calon Duta Besar RI untuk Malaysia, hingga kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Brasil.

Rizieq Shihab Protes Penggantian Nama RSUD Al Ihsan: Dinilai Tak Sensitif dan Boros

Pimpinan FPI, Rizieq Shihab, menentang keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengganti nama RSUD Al Ihsan di Kabupaten Bandung menjadi RSUD Welas Asih. Menurut Rizieq, kebijakan ini menunjukkan indikasi islamofobia karena kata “Ihsan” telah dikenal luas dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna religius.

“Bukan berarti Welas Asih buruk, tapi mengapa harus mengganti nama yang sudah memiliki identitas? Ini pemborosan anggaran dan tidak selaras dengan semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo,” ujar Rizieq, 6 Juli 2025.

Ia juga menyoroti dampak administratif dari perubahan tersebut, termasuk biaya penggantian papan nama dan dokumen resmi rumah sakit.

Iman Kusumo Diusulkan Jadi Dubes RI untuk Malaysia, Meski Tanpa Latar Diplomatik

Pemerintah mengusulkan Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai calon Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran ini diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo.

“Saya punya banyak relasi di Malaysia dan sudah lama tinggal di sana. Kebetulan istri saya juga warga Malaysia,” ujar Iman usai menjalani uji kelayakan di DPR.

Meskipun tidak memiliki latar belakang di bidang diplomasi, Iman menyebut pengalamannya sebagai bagian dari dinamika hidup yang membawanya ke ranah hubungan luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT BRICS, Suarakan Peran Indonesia dalam Isu Global

Presiden Prabowo Subianto berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2025 yang digelar di Rio De Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli. Dalam sesi pleno hari pertama, ia membahas tema perdamaian, keamanan global, dan kecerdasan buatan.

Hari kedua konferensi akan membahas isu lingkungan, COP30, dan kesehatan global. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa BRICS menjadi wadah penting untuk mendorong kerja sama internasional yang inklusif dan adil.

Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia berkomitmen menggunakan BRICS untuk memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya dalam ekonomi, teknologi, dan pendidikan di tengah tantangan geopolitik dunia.