Jakarta, Netral.co.id – Sebanyak 332 Jendral dan purnawirawan TNI mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan kritik mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Presiden RI Ke-7 Ir Joko Widodo.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko, mantan Danjen Kopassus, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Jumat 18 April 2025. Para penandatangan terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan.

Dalam pernyataan resminya, mereka menyampaikan delapan poin utama, yang mencerminkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah:

1. Pemulihan UUD 1945 Asli

Mereka menilai amandemen konstitusi telah menyimpang dari semangat kemerdekaan dan dasar negara.

2. Dukungan terhadap Program Asta Cita, Kecuali Proyek IKN

Para purnawirawan mendukung program Kabinet Merah Putih, namun menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai tidak prioritas dan bermasalah.

3. Penghentian Proyek Strategis Nasional yang Dinilai Merugikan Rakyat

Mereka menyoroti proyek seperti PIK-2 dan Rempang yang dianggap berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

4. Penolakan terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok

Pemerintah diminta menghentikan penerimaan TKA asal Tiongkok dan memulangkan yang sudah ada.

5. Penertiban Pertambangan Sesuai UUD 1945 Pasal 33

Seruan disampaikan agar pemerintah menindak pengelolaan tambang ilegal dan merugikan negara.

6. Reshuffle Menteri yang Tersangkut Korupsi

Purnawirawan menuntut pergantian pejabat yang diduga terlibat korupsi serta evaluasi terhadap loyalis Presiden Joko Widodo di kabinet.

7. Reformasi Kepolisian

Mereka mengusulkan agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri demi optimalisasi fungsi keamanan dan ketertiban.

8. Usulan Pergantian Wakil Presiden oleh MPR

Dalam poin paling kontroversial, mereka meminta MPR mempertimbangkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga : Ratusan Jendral TNI Desak MPR Ganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Langkah ini menuai perhatian publik karena menyangkut legitimasi pemimpin terpilih. Gibran, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, dinilai mewakili fenomena politik dinasti yang kontroversial di kalangan masyarakat.

Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk kepedulian moral dari para tokoh militer yang tetap memantau arah kebijakan nasional.

Dalam iklim demokrasi, kritik tersebut menjadi bagian dari dinamika politik dan pengawasan publik terhadap pemerintahan.