Rusia, Netral.co.id – Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menaruh perhatian besar pada sektor militer dengan memerintahkan perekrutan 160 ribu prajurit baru pada Juli 2025.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan program wajib militer sebelumnya, menandakan peningkatan kekuatan pertahanan negara di tengah situasi global yang terus bergejolak.

Keputusan ini tertuang dalam dekrit yang diterbitkan pada Senin 31 Maret 2025, yang menguraikan rencana wajib militer musim semi tahun ini.

Baca Juga: Senator Lisa Murkowski Kecam Trump: AS Menjauhi Sekutu, Merangkul Putin

Jumlah peserta wajib militer meningkat dari 150 ribu pada 2024 dan 134 ribu pada 2022, tahun ketika Rusia melancarkan serangannya ke Ukraina.

Putin sebelumnya telah menetapkan target untuk meningkatkan jumlah tentara aktif menjadi 1,5 juta personel, dengan tambahan sekitar 180 ribu tentara dalam kurun waktu tiga tahun.

“Kampanye wajib militer yang akan datang sama sekali tidak terkait dengan operasi militer khusus di Ukraina,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan yang dikutip dari AFP pada Selasa 1 April 2025.

Selain program wajib militer, Rusia juga telah merekrut ratusan ribu tentara kontrak berbayar untuk memperkuat pasukannya di Ukraina, menawarkan gaji tinggi dan bonus besar sebagai daya tarik.

Rusia menjalankan program wajib militer dua kali dalam setahun, pada musim semi dan musim gugur, dengan pria berusia 18 hingga 30 tahun yang memenuhi syarat untuk dipanggil.

Sebelumnya, pada 2023, Putin menaikkan batas usia atas dari 27 tahun menjadi 30 tahun.

Pemanggilan wajib militer musim semi tahun ini akan berlangsung dari 1 April hingga 15 Juli 2025, sebagaimana tercantum dalam keputusan Putin.

Baca Juga: Respon Presiden Ukraina Zelensky Usai Tawaran Perdamaian Presiden Rusia Putin

Meskipun pemerintah Rusia berjanji bahwa personel wajib militer tidak akan dikirim ke medan perang, pada 2022 negara tersebut merekrut lebih dari 300 ribu personel cadangan dalam apa yang disebut sebagai ‘mobilisasi parsial’ untuk perang di Ukraina.

Keputusan tersebut memicu gelombang eksodus warga Rusia yang meninggalkan negara itu guna menghindari wajib militer.

Langkah terbaru ini semakin menegaskan fokus Rusia pada penguatan militernya di tengah ketegangan geopolitik yang terus berkembang.