Jakarta, Netral.co.id – Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap melanjutkan kebijakan insentif fiskal guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II tahun 2025. Stimulus ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sektor-sektor prioritas pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa paket kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Meski rincian lengkapnya belum diungkap ke publik, ia memastikan program ini akan diumumkan secara resmi pada September 2025.

“Kita harapkan bisa diumumkan lebih awal agar masyarakat dan pelaku usaha bisa bersiap,” ujar Airlangga usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II, Senin (28/7/2025).

Fokus pada Program Padat Karya dan Perumahan
Dalam paket stimulus terbaru, pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah program padat karya tunai serta mempercepat pelaksanaan Kredit Investasi Padat Karya. Di sektor perumahan, pemerintah berkomitmen meningkatkan target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), mempercepat Kredit Program Perumahan, serta memperluas cakupan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, pemerintah juga menyiapkan rangkaian stimulus khusus. Di antaranya berupa diskon tarif untuk moda transportasi darat dan laut, seperti kereta api, kapal penyeberangan, dan jalan tol. Insentif juga akan diberikan dalam bentuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian tiket pesawat, serta pengemasan event nasional dan bundling paket wisata.

“Pemerintah akan menyiapkan kembali berbagai event dan skema diskon jelang akhir tahun,” jelas Airlangga.

Dukungan untuk Program Prioritas Nasional
Stimulus ini akan disinergikan dengan program prioritas lainnya seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta unit rumah. Program-program ini tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk menyerap tenaga kerja dan mendongkrak pertumbuhan sektor konstruksi.

Dalam pelaksanaannya, program-program ini akan mengutamakan masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah, terutama dari Desil-1 dan Desil-2.

Langkah ini di ambil pemerintah guna merespons atas ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik dan negosiasi tarif internasional yang belum stabil. Di sisi domestik terdapat tantangan struktural yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran.