Jakarta, Netral.co.id – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo, menolak usulan legalisasi kasino sebagai sumber baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menilai pemerintah dan DPR semestinya mencari alternatif lain yang tidak menimbulkan gejolak sosial.

“Kalau saya sih lebih baik mencari strategi lain untuk meningkatkan pendapatan negara,” ujar Roy kepada, Rabu (14/5/2025).

Baca Juga:Ledakan Saat Pemusnahan Amunisi di Garut Tewaskan 13 Orang, Termasuk 4 Prajurit TNI

Roy menyoroti aspek sosiologis dan kultural yang rentan menimbulkan resistensi publik. Ia memperkirakan usulan semacam ini akan menghadapi penolakan luas, terutama dari kelompok-kelompok keagamaan yang menganggap perjudian bertentangan dengan nilai dan norma agama.

“Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat,” tegasnya.

DPR Usulkan Objek PNBP Baru Termasuk Kasino

Isu legalisasi kasino mencuat setelah dibahas dalam rapat Komisi XI DPR RI bersama Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025). Salah satu pemicu kontroversi adalah usulan dari Galih Kartasasmita, anggota Fraksi Golkar, yang menyebut pengelolaan kasino dapat menjadi potensi PNBP baru.

Baca Juga:Gerindra Desak TNI Lakukan Investigasi Transparan atas Ledakan Amunisi di Garut

“Mohon maaf, saya bukannya mau apa-apa. Tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino. Negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka out of the box,” ujar Galih, yang juga adik dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurut Galih, Indonesia perlu memikirkan sumber-sumber penerimaan baru yang nonkonvensional, mencontoh negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Thailand yang telah menjajaki legalisasi kasino sebagai sumber pendapatan tambahan.

Respons Publik Diprediksi Keras

Namun, Roy menilai, meskipun secara fiskal potensi PNBP dari kasino bisa menarik, biaya sosial dan politik yang mungkin timbul jauh lebih besar.

“Pendapatan memang penting, tapi legitimasi sosial dan stabilitas masyarakat jauh lebih krusial dalam kebijakan publik,” katanya.

Baca Juga:Rp64 Miliar Duit Haram Judi Online Masuk Jerat Bareskrim, Agen138 Kena Batunya

Roy menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, reformasi pajak, serta penguatan sektor pariwisata dan ekonomi digital yang lebih berkelanjutan secara etis dan sosial.