Makassar, Netral.co.id – Partai NasDem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8–10 Agustus 2025. Forum ini menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus membahas secara mendalam berbagai tantangan kebangsaan, termasuk sistem pemilu.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Dedy Ramanta, menyampaikan bahwa Rakernas akan difokuskan pada dua agenda utama, yakni penyusunan peta jalan kebangsaan dan peta jalan elektoral sebagai respons terhadap dinamika zaman.

“Kita ingin menghasilkan peta jalan kebangsaan dan elektoral. Dua-duanya memuat problematika yang luar biasa,” ujar Dedy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Ia menyoroti sistem pemilu proporsional terbuka yang dinilai turut menyuburkan praktik politik uang. Menurutnya, sistem ini kian memperbesar peluang transaksi politik, terutama dalam pemilu serentak.

“Proposional terbuka menjadi tantangan di tengah maraknya politik uang. Makin serentak, makin besar potensi politik uangnya,” imbuhnya.

Dedy juga menggarisbawahi fenomena deparpolisasi, yakni menurunnya keterikatan publik terhadap partai politik sejak Pemilu 1999. Ia menilai hal ini sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Tren partai ID atau keterikatan rakyat terhadap parpol terus menurun. Total seluruh partai pun tak sampai 20 persen,” jelasnya.

Selain isu politik, Rakernas juga akan membahas persoalan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Di antaranya soal proteksionisme perdagangan internasional, tarif perdagangan AS, hingga masalah ketersediaan lapangan kerja dalam negeri.

“Pertumbuhan tenaga kerja luar biasa, tetapi lapangan kerja belum mampu mengimbangi. Ini jadi tantangan besar,” ujar Dedy.

Dalam Rakernas ini, Partai NasDem juga akan melibatkan para pakar ekonomi untuk menganalisis dampak dinamika global terhadap kebijakan nasional, termasuk kebijakan perdagangan AS seperti tarif 19 persen yang diterapkan dalam rezim Donald Trump.

Rakernas mengusung tema “Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa” dan ditargetkan menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat posisi NasDem di level nasional maupun internasional.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa semua partai politik kini sedang menyusun simulasi terhadap perubahan UU Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan jadwal pemilu.

“Setiap partai sedang lakukan simulasi. Nantinya disinergikan di Komisi II DPR setelah masa reses,” kata Dasco di Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).