Netral.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai pamer sejumlah pencapaian di 100 hari Kabinet kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Diantaranya tidak ada rakyat yang dipenjara karena menghina pejabat negara.

Menurutnya, hal itu adalah tanda-tanda masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya dalam lima tahun ke depan.

“Dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara, dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk 5 tahun ke depan,” kata Pigai dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Rabu 5 Februari 2025.

Selain itu, Pigai juga sampaikan kedermawanan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap narapidana yang menghina pejabat publik.

Baca Juga : Pemprov dan Kanwil Kemenkumham Permantap Persiapan Kedatangan Lima Menteri di Makassar

Bahkan kata Pigai, mereka yang di penjara lantaran menghina pejabat akan ada pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada narapidana.

“Presiden Prabowo akan memberi amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana. Salah satunya, kasus penghinaan terhadap pejabat negara,” pungkasnya.

Hal ini tentu berangkat dari sudut pandang pigai sebagai bagian dari kabinet Prabowo. Namun, Pigai juga gagal dalam mengawal kebijakan yang pro Papua. Lebih lagi baru-baru ini Prabowo sebut warga Papua separatis.

Menurut Pigai tidak boleh katakan Papua tidak cinta tanah air, faktanya Papua selalu memberikan tanah dan air nya untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa kritikan atau hinaan terhadap pemerintah lalu tidak dipenjara bukanlah satu prestasi yang layak dipamer.

Apalagi konflik Papua yang merenggut banyak nyawa yang tidak bersalah masih terus berlanjut.

Fenomena merenggut nyawa itu lebih kejam dari sekedar tidak memenjarakan orang yang dipandang melawan.