Jakarta, Netral.co.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi publik terkait penolakan atas usulan Presiden Ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

Ia memastikan setiap kritik dan masukan dari masyarakat akan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.

“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti,” kata Saifullah saat ditemui di Jakarta, Minggu malam (20/4/2025).

Baca Juga: Nama Soeharto Dihapus dari Tap MPR, Tatak Ujiyati: Reformasi Mulai Dikebiri

Saifullah menekankan bahwa Kementerian Sosial tetap akan mengikuti prosedur normatif dalam menindaklanjuti setiap usulan gelar pahlawan nasional, termasuk mendengarkan kritik maupun saran dari publik.

“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” ujarnya.

Pernyataan Mensos ini muncul di tengah meningkatnya polemik di masyarakat menyusul masuknya nama Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional tahun 2025.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, menyampaikan bahwa hingga pertengahan April 2025, telah masuk 10 nama dalam daftar usulan calon pahlawan nasional.

Dari jumlah tersebut, empat merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan ulang dari tahun-tahun sebelumnya.

Tokoh-tokoh yang kembali diusulkan termasuk Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat tokoh baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).