Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, yang juga merupakan kader Partai NasDem. Penangkapan ini terkait rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut pada Jumat (8/8/2025) pagi. Abdul Azis tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada pukul 16.23 WIB dengan mengenakan kemeja cokelat dan topi putih.

Abdul Azis diketahui diamankan setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan. “Setelah selesai Rakernas,” ujar Fitroh.

Surya Paloh Minta KPK Dipanggil ke DPR

Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan instruksi langsung kepada jajarannya di DPR RI. Ia meminta Fraksi NasDem untuk mengusulkan agar Komisi III DPR memanggil KPK guna menggelar rapat dengar pendapat.

“Saya menginstruksikan Fraksi NasDem untuk minta agar Komisi III memanggil KPK dengar pendapat,” kata Surya Paloh saat konferensi pers seusai pembukaan Rakernas NasDem di Hotel Claro Makassar, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, pemanggilan ini penting untuk memperjelas terminologi OTT yang digunakan KPK. Surya Paloh menilai publik perlu memahami definisi pasti OTT agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“OTT itu apa yang dimaksudkan? Supaya jangan ini bingung publik. Orang kena stempel OTT dulu, itu juga tidak tepat, tidak arif, dan tidak bijaksana,” tegasnya.

Hormati Proses Hukum, Ingatkan Tanpa Drama

Meski mengkritisi terminologi OTT, Surya Paloh menegaskan Partai NasDem tetap konsisten menghormati proses penegakan hukum. Ia mengingatkan kader partai untuk tidak tergesa-gesa memberikan pembelaan sebelum memperoleh informasi yang lengkap.

“Konsistensi sikap partai adalah penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum. Itu tidak akan mundur,” ujarnya.

Namun, Paloh juga mengingatkan agar proses hukum dijalankan tanpa unsur dramatisasi. Ia menyinggung praktik penegakan hukum yang berujung pada pemberian amnesti.

“Tegakkan hukum secara murni dan NasDem ada di sana. Yang salah adalah salah,” tegasnya.