​Jakarta, Netral.co.id – ​Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe dari Fraksi Partai Golkar, yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, memberikan sejumlah catatan strategis rapat kerja Komisi II untuk membahas evaluasi dan proyeksi program kerja kementerian/lembaga 2025 yang digelar pada Selasa (25/11/2025).

​Taufan Pawe menyoroti progres kinerja Kementerian ATR/BPN, yang menjadi salah satu mitra kerja utama Komisi II.

​”Kalau saya melihat bahwa progres kinerja mereka, apalagi secara khusus Kementerian ATR/BPN, itu capaiannya sudah 98 persen,” ujar Taufan Pawe.

Ia menambahkan keyakinan bahwa Kementerian tersebut akan mampu mencapai target 100 persen.

Ia pun menambahkan Kementerian ATR/BPN kerap menjadi sorotan publik akibat berbagai permasalahan agraria, Taufan Pawe optimistis.

“Tapi saya berkeyakinan di bawah kepemimpinan Kementerian ATR/BPN, Pak Nusron Wahid, dia akan mampu menjaga marwah institusi Kementerian ATR/BPN,” tegas mantan Wali Kota Parepare dua periode ini.

​Catatan Kritis untuk Penyelenggara Pemilu

​Terkait kinerja penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu Komisi II menilai pemaparan mereka secara umum cukup memuaskan.

Namun, Taufan menekankan pentingnya sejumlah catatan untuk pembenahan menuju tahun 2026. ​Catatan tersebut berfokus pada persiapan penyelenggara dalam “menyongsong paradigma kepemiluan ke depan.”

Menurutnya, banyaknya permasalahan yang muncul selama Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 harus dijadikan pelajaran berharga.

​”Saya optimis, kalau kita melihat teman-teman dari Komisi II memberikan dukungan, melakukan pendalaman, dan mengkritisi apa yang telah dilakukan mitra kerja kami, maka saya berpendapat bahwa tahun 2026 ini adalah tahun yang menjanjikan, untuk kinerja-kinerja para mitra kami,” jelasnya.

​Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Menurunkan Kinerja

​Menanggapi isu efisiensi anggaran yang berlanjut pada tahun 2026, Politisi senior Partai Golkar ini mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak bekerja secara optimal.

​”Memang seperti itu faktanya, tetapi menurut saya kementerian dan lembaga ini bukan menjadikan alasan itu untuk tidak bekerja secara optimal tahun 2026,” ujar Taufan.

​Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berupaya mencegah pemborosan anggaran. Efisiensi, menurutnya, harus dimaknai sebagai upaya agar sistem kinerja program tetap berjalan tanpa terganggu.

Hal ini menuntut adanya fungsi manajerial yang baik dari kementerian dan lembaga dalam menjalankan program serta kegiatan.

​Meskipun terbilang masih terlalu dini, Komisi II telah memiliki gambaran konkret untuk melakukan pembenahan sistem kepemiluan menuju Pemilu 2029.

​”Gambaran konkret begitu amburadulnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024… itu menjadi pelajaran dan catatan khusus bagi Komisi II untuk dilakukan pembenahan ke depan,” ungkapnya.

​Fokus utama pembenahan adalah memastikan sistem kepemiluan di masa depan betul-betul demokratis dan mampu memperlihatkan kinerja maksimal dari penyelenggara. Hal ini termasuk upaya pengoptimalan rekrutmen di KPU, Bawaslu, dan DKPP.

​Taufan Pawe juga menekankan bahwa kunci menuju sistem kepemiluan yang ideal adalah sosialisasi yang maksimal di tengah masyarakat.

“Tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan sosialisasi yang maksimal di masyarakat agar supaya masyarakat bisa memahami seperti apa sistem kepemiluan yang ideal,” pungkasnya.

​Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap mitra kerja, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat pelayanan publik terbaik, dan berupaya menciptakan perubahan regulasi yang lebih baik menjelang Pemilu 2029.