Dominasi Loyalis Prabowo dalam Program Makan Bergizi Gratis Disorot

Kami ingin mereka pulang ke tanah air mereka dengan selamat, sehat, dan terdidik.

Foto Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (foto:dok)

Jakarta, Netral.co.id – Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat sorotan terkait pelaksanaannya. Meski ditujukan untuk menekan angka tengkes dengan target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, data Badan Gizi Nasional (BGN) per April 2025 mencatat baru sekitar 3 juta orang yang menerima bantuan tersebut.

BGN diketahui menggandeng sejumlah yayasan untuk menjalankan program ini. Namun, sebagian besar yayasan tersebut tercatat dikelola oleh keluarga dan pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Informasi ini pertama kali muncul dari seorang sumber yang mengetahui pelaksanaan program di lapangan.

Ia mengungkapkan adanya dominasi pihak tertentu, yang dinilai bertentangan dengan tujuan awal program yakni memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tim investigasi Netral.co.id menelusuri kemitraan BGN dengan sejumlah yayasan melalui dokumen, proposal, dan surat menyurat yang diperoleh dari platform arsip digital berbayar sepanjang Februari hingga Maret 2025.

Baca Juga : Makan Gratis Isi Lengkuas Dapat Respon Berbagai Kalangan

Penelusuran tersebut mengungkap adanya keterkaitan antara pengelola yayasan dengan lingkaran dalam Prabowo.

Untuk memperkuat temuan, tim juga memverifikasi akta-akta yayasan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara mitra pelaksana program dengan keluarga Prabowo serta sejumlah politikus Partai Gerindra.

Upaya peliputan program di lapangan tidak mudah. Hampir seluruh dapur penyedia makanan menolak diliput tanpa izin resmi dari BGN. Kepala BGN, Dadan Hindayana, sempat menjanjikan wawancara eksklusif setelah program berjalan.

Namun hingga peluncuran resmi pada 6 Januari 2025, permintaan wawancara tidak dipenuhi. BGN hanya mengirimkan klarifikasi tertulis pada 14 April 2025, sepekan sebelum laporan ini diterbitkan.

Comment