Jakarta, Netral.co.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” pada Senin (17/2/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan berbagai kebijakan yang dinilai tidak berbasis riset ilmiah serta tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Koordinator Aksi dari Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam APBN 2025.

Menurutnya, kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat dan berpotensi merugikan berbagai sektor, termasuk pendidikan.

“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terutama terkait RUU Minerba, tidak memiliki dasar riset yang jelas dan berpotensi menghilangkan independensi akademik,” ujar Rafid dalam orasinya.

Rafid menekankan bahwa salah satu pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang harus dicabut.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya membahayakan dunia akademik, tetapi juga berdampak negatif pada mahasiswa dan perguruan tinggi secara keseluruhan.

Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi ini, para mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:

Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang dinilai merugikan berbagai sektor publik.

Mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi.

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengeluarkan anggarannya dari sektor pendidikan.

Menghentikan kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kritik terhadap Pemerintahan Prabowo

Selain menyoroti kebijakan ekonomi dan pendidikan, aksi mahasiswa ini juga mencerminkan kekecewaan yang meluas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mahasiswa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi, serta kelangkaan gas LPG 3 kg yang kini mencapai harga Rp 20 ribu per tabung.

Tak hanya di kalangan mahasiswa, kritik terhadap pemerintahan Prabowo juga ramai di media sosial.

Sejumlah warganet menilai Presiden Prabowo lebih fokus pada kepentingan politik dibandingkan kesejahteraan rakyat.

“Seharusnya Prabowo bilang ‘Hidup Rakyat’, bukan ‘Hidup Jokowi’,” tulis seorang pengguna media sosial, mengomentari pidato Prabowo dalam acara Partai Gerindra.

Demonstrasi ini menjadi bagian dari gelombang protes mahasiswa yang semakin luas terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.