Tak Mau Indonesia Kehilangan Reputasi, Puan Maharani Desak Pemerintah Perkuat Keamanan Pendakian Gunung Usai Tragedi Juliana di Rinjani

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan sistem keamanan dalam kegiatan pendakian gunung di Indonesia, menyusul insiden tragis yang menimpa wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di gunung rinjani. (Foto: dol)

Jakarta, Netral.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan sistem keamanan dalam kegiatan pendakian gunung di Indonesia, menyusul insiden tragis yang menimpa wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukan sekadar slogan atau jargon semata,” ujar Puan kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

Puan menegaskan bahwa perlindungan terhadap wisatawan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah NTB untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP), serta meningkatkan pelatihan bagi pemandu wisata dan personel SAR.

“Keselamatan wisatawan penting bukan hanya untuk melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga citra Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang aman dan profesional,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan peralatan evakuasi modern dan teknologi pendukung di kawasan rawan seperti pegunungan. Menurutnya, pengelolaan wisata alam memerlukan kesiapan yang menyeluruh, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

“Ini adalah tanggung jawab nyata yang membutuhkan SDM terlatih, fasilitas yang memadai, dan protokol yang kuat serta transparan,” kata Puan.

Tragedi yang menimpa Juliana Marins terjadi pada Sabtu (21/6/2025), saat ia terjatuh di lereng Gunung Rinjani. Pencarian intensif oleh tim SAR gabungan baru membuahkan hasil pada Selasa (24/6/2025), setelah jenazahnya ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter dari titik terakhir pelaporan (lost known position/LKP).

Insiden ini berbuntut panjang. Keluarga korban di Brasil berencana menempuh jalur hukum apabila hasil autopsi lanjutan menunjukkan adanya unsur kelalaian dalam penanganan insiden. Autopsi ulang kini tengah dilakukan atas permintaan keluarga melalui Kantor Federal Pembela Publik Brasil (Federal Public Defender’s Office/DPU).

Menurut pengacara HAM dari DPU, Taisa Bittencourt, hasil autopsi akan menjadi pertimbangan utama bagi otoritas Brasil dalam memutuskan apakah akan mengajukan penyelidikan internasional atas kematian Juliana atau tidak.

Comment