Makassar, Netral.co.id – Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Makassar menyampaikan protes keras terhadap langkah Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan (PW IPM Sulsel) yang mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar tanpa sepengetahuan mereka.

Langkah tersebut dinilai menyalahi etika organisasi dan melanggar prinsip koordinatif yang selama ini menjadi fondasi gerakan pelajar Muhammadiyah.

“Kami melihat ini sebagai pelanggaran serius. Bukan hanya soal prosedur, tetapi menyangkut marwah dan otoritas struktural di tingkat daerah,” ujar Ketua Umum PD IPM Makassar dalam keterangannya, Jumat 20 Juni 2025.

PD IPM Makassar menyayangkan sikap PW IPM Sulsel yang dianggap melompati kewenangan tanpa mengindahkan eksistensi struktur daerah.

Baca Juga : Bupati Gowa Husniah Ajak Pemuda Muhammadiyah Berkontribusi Majukan Daerah

Menurut mereka, tindakan itu bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi berpotensi menimbulkan kesan bahwa PD IPM Makassar tidak mampu menjalankan amanah di wilayahnya sendiri.

“Kami tidak anti dialog. Tapi dalam konteks hubungan kelembagaan, komunikasi seharusnya berjalan melalui jalur yang tepat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa kami tidak berperan, padahal sama sekali tidak dilibatkan,” tegasnya.

PD IPM Makassar menyebut bahwa ketidakterlibatan mereka dapat memicu miskomunikasi internal serta kesalahpahaman di mata PDM Makassar.

Langkah sepihak tersebut juga dinilai sebagai preseden buruk dalam praktik organisasi yang menjunjung tinggi etika struktural.

“IPM bukan organisasi personalistik. Ia berdiri atas dasar nilai, tata adab, dan sistem. Ketika prosedur dilangkahi, maka kami sebagai pelaksana di daerah punya kewajiban untuk bersuara,” kata salah satu kader PD IPM.

Dalam pernyataannya, PD IPM Makassar juga mendorong agar PW IPM Sulsel memberikan klarifikasi terbuka dan memperbaiki pola komunikasi antartingkatan.

Mereka berharap insiden ini menjadi bahan refleksi bagi seluruh pimpinan IPM di semua level agar tidak mengabaikan etika struktural dalam membangun sinergi dengan persyarikatan.

“Kami berharap ini menjadi titik balik untuk memperkuat ukhuwah, bukan memperlebar jarak. Tapi itu hanya bisa terjadi jika semua pihak bersedia duduk bersama dan saling menghormati peran masing-masing,” tutup Ketua Umum PD IPM Makassar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PW IPM Sulsel terkait polemik tersebut.